Indeks Putusan Mk Pilpres 2024

Menurut Mahfud MD, dengan pembacaan putusan hasil sengketa oleh MK, maka secara hukum Pilpres 2024 sudah selesai diselenggarakan.

Menurut Yusril, dengan ditolaknya seluruh permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, maka pencalonan Gibran sebagai cawapres sah menurut hukum. 

Ganjar juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang memenangkan sidang sengketa Pilpres 2024.

Anies akan memberikan keterangan lebih lanjut terkait putusan sengketa pilpres, Senin (22/4/2024) sore ini.

MK memilih tidak membacakan detail pertimbangan hukum dari dalil permohonan Ganjar-Mahfud karena dianggap berkaitan dengan Anies-Imin.

Ketua MK mengatakan ketiga hakim MK yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) adalah Saldi Isra, Enny Nurbainingsih, dan Arief Hidayat.

Din Syamsuddin, mengajak seluruh peserta aksi unjuk rasa untuk tetap tenang menanggapi putusan sengketa Pilpres 2024.

MK menolak dalil aksi Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah bagi-bagi uang tergolong sebagai politik uang.

MK menilai permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

MK menilai jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasikan sebagal bentuk nepotisme.

Mahkamah menilai kehadiran Teddy sudah sesuai Pasal 281 ayat 1 huruf a UU Pemilu.

MK menilai endorsement atau dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran berpotensi menyalahi etika sebagai kepala negara cum kepala pemerintahan.

Saldi Isra menilai dalil kubu Prabowo-Gibran yang menyebut MK tak berwenang mengadili permohonan AMIN tak beralasan menurut hukum.

Arsul sebut Mahkamah tidak menemukan hubungan kausalitas antara bansos dengan perolehan suara.

MK menilai alat bukti dari pihak pemohon tidak bisa ditafsirkan sebagai cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024.

MK menyatakan tidak terdapat permasalahan keterpenuhan syarat bagi Gibran Rakabuming Raka dalam pendaftaran cawapres Prabowo Subianto.

Hakim Eny sebut Mahkamah tidak menemukan bukti ada 4 anggota tim seleksi yang terbukti melanggar UU Pemilu.

Transjakarta menyesuaikan sejumlah rute pelayanannya imbas penutupan akses jalan menuju Gedung Mahkamah Konstitusi.

Majelis hakim hanya akan membacakan atau mengucapkan putusan pada bagian pokok-pokoknya saja, selebihnya dianggap diucapkan.

Sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, resmi dibuka.