Indeks Pungli

Sejumlah oknum polisi terlibat dalam 235 kasus pungutan liar. Satuan Lalu Lintas menempati urutan pertama dalam kasus pungli yakni sebanyak 160 kasus.

KPK mengungkapkan jika terdapat banyak pungli di kawasan Tanjung Priok. Hal itu karena adanya keterlibatan oknum Bea Cukai dan aparat penegak hukum. Sehingga perlu dilakukan pembenahan sistem.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan dinilai hanya mengungkap kasus korupsi-korupsi kecilseperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kebumen dengan uang sitaan sebesar Rp70 juta. Kendati dinilai demikian, KPK beralasan pengungkapan korupsi kecil itu untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (ICP) Indonesia yang masih kalah dibandingkan Malaysia dan Singapura.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto telah mengajukan daftar nama-nama yang masuk dalam tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) kepada Presiden Joko Widodo.

Jokowi menginstruksikan pembentukan satgas yang nantinya bekerja memberantas pungutan liar dan penyelundupan, Saber Pungli. Namun, Ombudsman mengkritisi pembentukan satgas ini karena tidak efektif memberantas pungli dan justru akan memberi beban anggaran negara.

Pemerintah akan serius menangani pungutan liar (pungli) terkait pelayanan perizinan kepada masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemberantasan pungli, pemerintah akan terus melakukan operasi pemberantasan pungli (OPP). Presiden memerintahkan untuk memecat PNS yang terbukti pungli.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengingatkan bahaya pungli apabila Kementerian Perhubungan ngotot memberlakukan kebijakan penalti bagi pengendara yang terlalu lama beristirahat di "rest area". Lembaga ini mengatakan, pungli akan terjadi bila kebijakan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Alih-alih memberlakukan penalti, YLKI menyarankan Kemenhub memberlakukan sistem buka-tutup di tiap "rest area".

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment bakal mengurangi aparatur sipil negara dan menghilangkan praktik korupsi dan kolusi di birokrasi.