Indeks Pungli

Djarot menuturkan tak adanya praktik pungutan liar menunjukkan perubahan pola pikir yang baik di sektor pelayanan publik atau birokrasi.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sudah diperintahkan untuk memperbaiki institusi Kapolri. Langkah pertama dilakukannya dengan memberantas pungli di institusinya. Kapolri juga ingin menampakkan wajah yang berbeda dari Polri di media sosial.

Menhub deklarasikan gerakan antipungli yang merupakan langkah awal dan upaya Kemenhub untuk memberantas praktek pungli dalam pelayanan jasa transportasi.

Sejauh ini Satgas Saber Pungli menerima 17.600 laporan dari masyarakat terkait pungutan liar (pungli). Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di sela-sela acara Kampanye Budaya Anti Pungli.

E-tilang atau tilang elektronik yang diresmikan hari ini diharapkan dapat meminimalisasi praktik pungutan liar. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran.

Persoalan korupsi masih membayangi Indonesia. Korupsi di Indonesia terjadi dari kelas 'teri' seperti pungutan liar (pungli) hingga 'kakap'. Ini dapat dilihat dari  indeks persepsi korupsi Indonesia yang  masih masuk dalam daftar negara korup, yang bisa mengganggu masalah ekonomi dan investasi.

Hingga 22 November 2016, satgas saber pungli telah menerima sebanyak 10.520 laporan pengaduan pungutan liar.

Hingga 22 November 2016, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima sebanyak 10.520 laporan pengaduan pungutan liar.

Sri Mulyani Indrawati mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat Ditjen Pajak yang diduga menerima suap dari pengusaha.

Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka kasus dalam kasus pungli Pelindo III Tanjung Perak dengan barang bukti sebesar Rp4,3 miliar.

Praktik pungli membuat investor merasa khawatir untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Pungli juga berpengaruh pada turunnya peringkat daya saing Indonesia dalam rilis World Economic Forum (WEF) 2016-2017. Bagaimana langkah pemerintah?

Masyarakat yang memberikan sejumlah uang dan masuk dalam kategori pungutan liar (pungli) kepada aparat negara tidak bisa dijerat secara pidana, demikian kata Theodorus Yosep selaku praktisi hukum dari Peradi Semarang.

BPOM siap menjalankan instruksi presiden untuk memberantas pungli seiring dengan pelantikan 18 pejabat baru dalam institusi tersebut.

Presiden Joko Widodo memberikan waktu tiga bulan bagi anggota Satgas Saber Pungli untuk melaporkan hasil kerjanya.

Pungutan liar (pungli) di jembatan timbang Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit, Medang ditaksir mencapai Rp500 juta per bulan. Praktik pungli ini terbongkar setelah Satuan Reskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara, menangkap tiga oknum petugas Dinas Perhubungan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di penimbangan tersebut.

Satgas Saber Pungli dengan anggota Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI dibawah koordinasi Menko Polhukam, bertugas memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien, dengan empat fungsi, yakni intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi.

Praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu menimbulkan dugaan dari masyarakat soal keterlibatan unsur kementerian dan lembaga negara. Untuk itu, Presiden Jokowi pun menetapkan Satgas Saber Pungli melalui Peraturan Presiden untuk memberantas pungli di lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan publik.

Banyak keluhan dari masyarakat terkait pungutan liar. Jokowi pun mengambil langkah dengan mengajak para Gubernur untuk mengambil langkah nyata untuk memberantas tindakan tersebut.

Walikota Bandung telah berkomitmen memberantas pungli, salah satunya melalui pemecatan sembilan kepala Sekolah. Pemecatan terhadap sembilan kepala sekolah tersebut dilakukan setelah melalui penyelidikan bersama inspektorat.

Rakor tersebut membahas sejumlah masalah diantaranya pemberantasan terpadu terhadap pungutan liar di Indonesia.