Indeks Pungli

Hingga 22 November 2016, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima sebanyak 10.520 laporan pengaduan pungutan liar.

Sri Mulyani Indrawati mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat Ditjen Pajak yang diduga menerima suap dari pengusaha.

Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka kasus dalam kasus pungli Pelindo III Tanjung Perak dengan barang bukti sebesar Rp4,3 miliar.

Praktik pungli membuat investor merasa khawatir untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Pungli juga berpengaruh pada turunnya peringkat daya saing Indonesia dalam rilis World Economic Forum (WEF) 2016-2017. Bagaimana langkah pemerintah?

Masyarakat yang memberikan sejumlah uang dan masuk dalam kategori pungutan liar (pungli) kepada aparat negara tidak bisa dijerat secara pidana, demikian kata Theodorus Yosep selaku praktisi hukum dari Peradi Semarang.

BPOM siap menjalankan instruksi presiden untuk memberantas pungli seiring dengan pelantikan 18 pejabat baru dalam institusi tersebut.

Presiden Joko Widodo memberikan waktu tiga bulan bagi anggota Satgas Saber Pungli untuk melaporkan hasil kerjanya.

Pungutan liar (pungli) di jembatan timbang Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit, Medang ditaksir mencapai Rp500 juta per bulan. Praktik pungli ini terbongkar setelah Satuan Reskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara, menangkap tiga oknum petugas Dinas Perhubungan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di penimbangan tersebut.

Satgas Saber Pungli dengan anggota Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI dibawah koordinasi Menko Polhukam, bertugas memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien, dengan empat fungsi, yakni intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi.

Praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu menimbulkan dugaan dari masyarakat soal keterlibatan unsur kementerian dan lembaga negara. Untuk itu, Presiden Jokowi pun menetapkan Satgas Saber Pungli melalui Peraturan Presiden untuk memberantas pungli di lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan publik.

Banyak keluhan dari masyarakat terkait pungutan liar. Jokowi pun mengambil langkah dengan mengajak para Gubernur untuk mengambil langkah nyata untuk memberantas tindakan tersebut.

Walikota Bandung telah berkomitmen memberantas pungli, salah satunya melalui pemecatan sembilan kepala Sekolah. Pemecatan terhadap sembilan kepala sekolah tersebut dilakukan setelah melalui penyelidikan bersama inspektorat.

Rakor tersebut membahas sejumlah masalah diantaranya pemberantasan terpadu terhadap pungutan liar di Indonesia.

KPK mengungkapkan jika terdapat banyak pungli di kawasan Tanjung Priok. Hal itu karena adanya keterlibatan oknum Bea Cukai dan aparat penegak hukum. Sehingga perlu dilakukan pembenahan sistem.

Sejumlah oknum polisi terlibat dalam 235 kasus pungutan liar. Satuan Lalu Lintas menempati urutan pertama dalam kasus pungli yakni sebanyak 160 kasus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan dinilai hanya mengungkap kasus korupsi-korupsi kecilseperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kebumen dengan uang sitaan sebesar Rp70 juta. Kendati dinilai demikian, KPK beralasan pengungkapan korupsi kecil itu untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (ICP) Indonesia yang masih kalah dibandingkan Malaysia dan Singapura.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto telah mengajukan daftar nama-nama yang masuk dalam tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) kepada Presiden Joko Widodo.

Jokowi menginstruksikan pembentukan satgas yang nantinya bekerja memberantas pungutan liar dan penyelundupan, Saber Pungli. Namun, Ombudsman mengkritisi pembentukan satgas ini karena tidak efektif memberantas pungli dan justru akan memberi beban anggaran negara.

Pemerintah akan serius menangani pungutan liar (pungli) terkait pelayanan perizinan kepada masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemberantasan pungli, pemerintah akan terus melakukan operasi pemberantasan pungli (OPP). Presiden memerintahkan untuk memecat PNS yang terbukti pungli.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengingatkan bahaya pungli apabila Kementerian Perhubungan ngotot memberlakukan kebijakan penalti bagi pengendara yang terlalu lama beristirahat di "rest area". Lembaga ini mengatakan, pungli akan terjadi bila kebijakan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Alih-alih memberlakukan penalti, YLKI menyarankan Kemenhub memberlakukan sistem buka-tutup di tiap "rest area".