Indeks Pt Freeport Indonesia

Tanpa Soeharto, Freeport akan sulit beroperasi di Papua.

Hikmahanto Juwana menilai PT Freeport bersikap arogan karena mengancam akan mengajukan gugatan ke arbitrase. PT Freeport merasa sejajar dengan pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengkritik rencana PT Freeport Indonesia yang memutuskan akan memecat sebagian karyawannya dengan alasan tak kunjung terima izin relaksasi ekspor konsentrat.

"Freeport harus menyadari ini adalah B to B (business to business) jadi tidak ada urusan ke negara. Freeport sudah hampir 50 tahun di sini jadi mereka juga harus menghormati undang-undang kita," kata Luhut.

"Kami berkomitmen untuk tetap di Indonesia. Ini sumber daya yang penting bagi Freeport, juga merupakan objek penting bagi pemerintah dan Papua," kata Presiden dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C. Adkerson.

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu berpendapat bahwa pilihan Freeport adalah antara patuh dan menghormati UU Minerba yang dibuat bersama pemerintah dan DPR.

Freeport kembali bisa mengekspor konsentrat tembaga. Perusahaan ini mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menggantikan Kontrak Karya (KK) pada Jumat pekan lalu.

Muhammdiyah mengambil sikap atas kisruh PT Freepot. Menurut Muhammadiyah pemerintah perlu tegas terhadap arogansi PT Freeport yang tidak mau tunduk pada UU Pertambangan di Indonesia.

Pemerintah pusat diharap agar mempertimbangkan dampak sosial yang bakal terjadi pada ratusan ribu warga di wilayah itu jika kisruh soal masa depan PT Freeport Indonesia tidak segera diselesaikan secepatnya.

"Hari ini juga kami akan bentuk tim untuk merumuskan aspirasi karyawan PT Freeport Indonesia dan dampak apa-apa saja yang ditimbulkan terjadi jika Freeport berhenti beroperasi dalam waktu yang lama akibat ketidakjelasan masa depan mereka," ujar Bupati Mimika.

Saat ini terdapat 23.200 karyawan baik karyawan permanen PT Freeport maupun karyawan perusahaan kontraktor dan privatisasinya yang bekerja di area pertambangan di Tembagapura, Mimika, Papua.

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia serta perusahaan dan kontraktor terkaitnya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah supaya segera menerbitkan izin ekspor konsentrat bagi perusahaan tambang itu.

Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi karyawan Freeport dan bersiap untuk mengamankan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan rencana perubahan kontrak PT Freeport Indonesia jadi IUPK menunggu pembahasan dengan Menkeu, Sri Mulyani. 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua menilai masalah pemberian izin relaksasi ekspor konsentrat bagi Freeport bisa mengerem pertumbuhan ekonomi di Papua.

Rapat dengar PT Freeport Indonesia dan DPR diwarnai insiden kesalahpahaman antara Chappy Hakim dan anggota DPR.

PT Freeport Indonesia minta pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara agar bisa mendapatkan izin relaksasi ekspor.

Lukas Enembe menjelaskan, sesuai dengan Perda, jumlah pokok pajak yang harus dibayar Freeport mencapai hampir Rp2,6 triliun dan jika termasuk denda, maka jumlahnya sekitar Rp3 triliun.

Uskup Saklil mengaku menerima laporan dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) bahwa masyarakat di daerah itu tidak lagi mengirim peserta baru program beasiswa ke luar Papua lantaran alokasi dana kemitraan yang diberikan PT Freeport menurun drastis.

Presiden Jokowi akan memutuskan izin relaksasi ekspor mineral pada hari ini dalam rapat terbatas. Sebelumnya, banyak pelanggaran yang terjadi dalam keputusan mengenai relaksasi ekspor mineral mentah tersebut.