Menuju konten utama

Uskup Minta Freeport Tak Kurangi Dana Pendidikan di Papua

Uskup Saklil mengaku menerima laporan dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) bahwa masyarakat di daerah itu tidak lagi mengirim peserta baru program beasiswa ke luar Papua lantaran alokasi dana kemitraan yang diberikan PT Freeport menurun drastis.

Uskup Minta Freeport Tak Kurangi Dana Pendidikan di Papua
Ilustrasi siswa SD di Kampung Sapokren Raja Ampat, bermain alat peraga edukasi yang terbuat dari kayu, di Papua Barat. Antara Foto/Olha Mulalinda.

tirto.id - Pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Timika meminta PT Freeport Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih pada bidang pendidikan pada anak-anak asli Papua terutama anak-anak dari Suku Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika.

"Investasi untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas harus berjalan terus. Tidak boleh kurangi bantuan untuk program beasiswa anak-anak Suku Amungme dan Kamoro serta suku-suku Papua lainnya," kata Uskup Mgr John Philip Saklil Pr di Timika, dilansir Antara, Selasa (17/1/2017).

Terkait dengan itu, Uskup Saklil mengaku menerima laporan dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) bahwa masyarakat di daerah itu tidak lagi mengirim peserta baru program beasiswa ke luar Papua karena alokasi dana kemitraan yang diberikan PT Freeport menurun drastis.

Akibat dari berkurangnya alokasi dana tersebut, LPMAK selaku lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan untuk program pemberdayaan masyarakat Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan di Kabupaten Mimika akhirnya tidak lagi mengirim peserta baru program beasiswa.

"Saya harap dana bantuan untuk pendidikan anak-anak Papua jangan dikurangi. Freeport dan LPMAK jangan mengurangi bantuan untuk investasi pendidikan. Harusnya anggarannya ditambah," kata Uskup Saklil.

Uskup Saklil menilai, investasi di bidang pendidikan adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun PT Freeport di Mimika, Papua, karena hanya melalui pendidikan yang berkualitaslah orang Papua bisa memimpin daerahnya.

"Kalau pemerintah dan Freeport tidak memperhatikan pendidikan anak-anak Papua, maka jadinya seperti sekarang dimana orang Papua dipimpin oleh orang lain," kritik Uskup Saklil.

Menurut dia, hingga kini warga asli Papua masih belum mampu bersaing secara terbuka dengan saudara-saudaranya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Untuk itu, kata dia, tidak heran jika berbagai jabatan penting di pemerintahan, PT Freeport dan perusahaan-perusahaan berskala besar lainnya dikuasai oleh orang dari luar Papua.

"Masyarakat kita di Papua masih lebih dominan yang buta huruf. Ketika datang orang dari luar yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik lalu dilengkapi dengan keterampilan dan pengusaan teknologi yang memadai, orang-orang Papua tidak siap untuk bersaing secara terbuka," ujarnya.

Uskup juga mengatakan hanya melalui pendidikan yang berkualitaslah generasi masa depan Papua dapat mengelola sumber daya alamnya guna menciptakan kemandirian ekonomi warga Papua sendiri.

"Saya mengingatkan sekali lagi agar PT Freeport dan LPMAK jangan pernah mengurangi investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat lokal," tegas Uskup Saklil.

Baca juga artikel terkait PT FREEPORT INDONESIA atau tulisan lainnya dari Alexander Haryanto

tirto.id - Pendidikan
Reporter: Alexander Haryanto
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto