tirto.id - Kapolda Papua menegaskan kepada manajemen PT Freeport Indonesia serta sejumlah kontraktornya untuk tidak bertindak sesuka hati dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya.
"Kalau memang ada penghematan dan lain-lain yang dilakukan perusahaan, itu tugas dan tanggung jawab perusahaan. Saya pikir, perusahaan juga tidak boleh semena-mena. Koordinasi secara baik ke pemerintah. Kalau sepihak, nanti terjemahannya macam-macam," kata Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw di Timika, Jumat (17/2/2017).
Paulus juga meminta kepada para tokoh masyarakat dan kepala-kepala suku di Mimika agar turut membantu menjaga keamanan di sekitar area pertambangan PT Freeport Indonesia.
"Suarakan ke masyarakat bahwa masalah ini sedang dalam proses. Jangan membuat gerakan-gerakan lain yang justru membuat masalah ini makin lama diselesaikan," ujarnya.
Terkait dengan pengamanan, Kapolda mengatakan bahwa pihaknya sedang meningkatkan pengamanan di area pertambangan PT Freeport di Kabupaten Mimika mulai dari Mil 74 Distrik Tembagapura hingga Pelabuhan Portsite Amamapare.
Polri, kata dia, juga dibantu oleh 1000 personel TNI guna mengamankan fasilitas-fasilitas penting di PT Freeport.
"Saya bersama Bapak telah mendapat laporan dari Kapolres Mimika, Dandim Mimika, Komandan Satgas Pengamanan PT Freeport dan Direktur PAM Obvit PT Freeport bahwa personel kita sudah menempati semua area di PT Freeport. Juga termasuk di dalamnya yaitu petugas pengamanan internal perusahaan," jelas Paulus.
Mantan Kapolres Mimika periode 2003-2005 itu menegaskan peningkatan pengamanan di area pertambangan PT Freeport itu bercermin dari pengalaman sebelumnya yang pernah terjadi penghentian produksi, hal itu berdampak luas kepada ribuan karyawan, keluarga mereka hingga seluruh masyarakat di Mimika.
"Dampak yang ditimbulkan akibat penghentian produksi PT Freeport sangat besar tidak saja bagi karyawan, tapi juga mereka-mereka yang selama ini memanfaatkan pembuangan tailing di sepanjang aliran Kali Kabur. Belum lagi kelompok-kelompok lain yang selama ini bergantung pada suplai dana PT Freeport," jelas Paulus.
Dilaporkan Antara, Kapolda Papua bersama Pangdam XVII/Cenderawasih serta jajaran terkait lainnya akan segera melakukan evaluasi pengamanan di area Freeport. Jika diperlukan, mereka juga akan didatangkan pasukan TNI dan Polri ke Mimika.
"Untuk tahap awal kami coba dulu dengan kekuatan yang kita punya. Mengingat sekarang anggota kami banyak ditugaskan untuk melakukan pengamanan Pemilukada pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Papua maka kita akan tambahkan pengamanan ini," ujarnya.
Kapolda mengatakan sejak Kamis (16/2) terdapat sejumlah anggota Brimob dari Polda Kalimantan Barat telah didatangkan ke Timika untuk memperkuat pengamanan di area PT Freeport Indonesia.
"Mereka sudah datang ke Timika untuk membantu, tapi jumlahnya masih terbatas," jelas Paulus.
Kapolda Papua Paulus Waterpauw bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian secara khusus datang ke Timika pada Jumat pagi untuk menemui ribuan karyawan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktornya yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mimika.
Aksi demonstrasi itu untuk menuntut pemerintah segera menerbitkan izin kepada PT Freeport agar melakukan ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak ke luar negeri. Izin ekspor konsentrat PT Freeport telah dihentikan oleh pemerintah sejak 12 Januari 2017.
Akibat dari kebijakan itu, sejak 10 Februari 2017 PT Freeport menghentikan sementara proses produksinya. Saat ini terdapat 23.200 karyawan baik karyawan permanen PT Freeport maupun karyawan perusahaan kontraktor dan privatisasinya yang bekerja di area pertambangan di Tembagapura, Mimika, Papua.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
