Indeks Pt Freeport Indonesia

Kementerian BUMN sedang menyiapkan pembentukan holding BUMN Pertambangan untuk mengakuisisi 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia.

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat sempat membuat saham Freeport terbang tinggi. Kini, perseteruan antara Freeport dan Pemerintah Indonesia membuat saham perusahaan tambang itu rontok lagi.

Sikap Freeport dianggap tidak adil karena enggan menerima tawaran pengganti Kontrak Karya (KK). Padahal pemerintah sudah berbaik hati untuk memberi solusi bagi pemegang KK.

YLKI menilai pernyataan Jonan soal cukai rokok yang dibandingkan dengan pajak Freeport tidak tepat, bahkan menyesatkan. Pernyataan itu dinilai akan membuat industri rokok besar kepala.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana meminta pemerintah tak gentar dengan ancaman gugatan arbitrase internasional PT Freeport Indonesia. 

Tanpa Soeharto, Freeport akan sulit beroperasi di Papua.

Hikmahanto Juwana menilai PT Freeport bersikap arogan karena mengancam akan mengajukan gugatan ke arbitrase. PT Freeport merasa sejajar dengan pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengkritik rencana PT Freeport Indonesia yang memutuskan akan memecat sebagian karyawannya dengan alasan tak kunjung terima izin relaksasi ekspor konsentrat.

"Freeport harus menyadari ini adalah B to B (business to business) jadi tidak ada urusan ke negara. Freeport sudah hampir 50 tahun di sini jadi mereka juga harus menghormati undang-undang kita," kata Luhut.

"Kami berkomitmen untuk tetap di Indonesia. Ini sumber daya yang penting bagi Freeport, juga merupakan objek penting bagi pemerintah dan Papua," kata Presiden dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C. Adkerson.

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu berpendapat bahwa pilihan Freeport adalah antara patuh dan menghormati UU Minerba yang dibuat bersama pemerintah dan DPR.

Freeport kembali bisa mengekspor konsentrat tembaga. Perusahaan ini mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menggantikan Kontrak Karya (KK) pada Jumat pekan lalu.

Muhammdiyah mengambil sikap atas kisruh PT Freepot. Menurut Muhammadiyah pemerintah perlu tegas terhadap arogansi PT Freeport yang tidak mau tunduk pada UU Pertambangan di Indonesia.

Pemerintah pusat diharap agar mempertimbangkan dampak sosial yang bakal terjadi pada ratusan ribu warga di wilayah itu jika kisruh soal masa depan PT Freeport Indonesia tidak segera diselesaikan secepatnya.

"Hari ini juga kami akan bentuk tim untuk merumuskan aspirasi karyawan PT Freeport Indonesia dan dampak apa-apa saja yang ditimbulkan terjadi jika Freeport berhenti beroperasi dalam waktu yang lama akibat ketidakjelasan masa depan mereka," ujar Bupati Mimika.

Saat ini terdapat 23.200 karyawan baik karyawan permanen PT Freeport maupun karyawan perusahaan kontraktor dan privatisasinya yang bekerja di area pertambangan di Tembagapura, Mimika, Papua.

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia serta perusahaan dan kontraktor terkaitnya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah supaya segera menerbitkan izin ekspor konsentrat bagi perusahaan tambang itu.

Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi karyawan Freeport dan bersiap untuk mengamankan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan rencana perubahan kontrak PT Freeport Indonesia jadi IUPK menunggu pembahasan dengan Menkeu, Sri Mulyani. 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua menilai masalah pemberian izin relaksasi ekspor konsentrat bagi Freeport bisa mengerem pertumbuhan ekonomi di Papua.