Indeks Pt Freeport Indonesia

Bupati Timika mengatakan, pihaknya telah berulang kali berusaha mengatasi masalah karyawan PT Freeport Indonesia, namun selalu gagal.

Karyawan mogok di lingkungan PT Freeport Indonesia menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Papua, di Timika, Selasa (6/6/2017).

PT Freeport Indonesia harus membangun smelter, namun lokasinya ditentukan oleh Freeport sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali menegaskan bahwa PT Freeport harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ada tiga tuntutan utama dalam aksi mogok karyawan PT Freeport bersama 14 perusahaan privatisasi dan kontraktor di lingkungan PT Freeport.

Lebih dari 700 karyawan PT Freeport Indonesia yang mogok kerja di Timika menerima surat panggilan dari manajemen perusahaan itu untuk kembali bekerja.

PUK SP-KEP SPSI PT Freeport PT Freeport Indonesia membantah tudingan pihak manajemen perusahaan bahwa mereka melakukan intimidasi dan ancaman kepada karyawan untuk ikut serta dalam aksi mogok kerja 1 Mei hingga 31 Mei 2017.

Sebagai tuan rumah, Pemkab Mimika ingin terlibat dalam perundingan kasus Freeport, karena PT Freeport Indonesia berada di wilayah mereka.

Surat Persetujuan Ekspor (SPE) konsentrat tembaga telah dikantongi Freeport Indonesia. Surat keluar bertepatan setelah kunjungan Wapres AS ke Indonesia.

Humas RSUD Mimika, Lucky Mahakena, mengatakan dua karyawan Freeport yang ditembak itu masih menjalani perawatan di RSUD Mimika, mereka adalah Muhammad Faidsal dan Andrian W Santoso.

Kementerian BUMN telah mempersiapkan tiga skema strategi untuk menyukseskan langkah pemerintah dalam melakukan akuisisi terhadap 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Apabila dalam enam bulan dilihat perusahaan tidak bangun smelter, akan dikembalikan ke KK selama masa konsensinya.

Pemerintah tetap berkomitmen menargetkan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia bisa selesai sebelum kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berakhir pada 2021.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatot membenarkan bahwa PT Freeport Indonesia meminta negosiasi dengan pemerintah diperpanjang menjadi delapan bulan jika sebelumnya hanya enam bulan.

Proses negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia mendekati tahap final. Materi negosiasi itu mengenai perubahan perizinan Freeport menjadi IUPK, nilai pajak dan retribusi yang baru dan soal PHK karyawan.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh Freeport terkait kontrak pertambangan.

Para pelaku usaha jasa perhotelan di Kota Timika, Papua kini mulai merasakan dampak dari krisis yang menimpa PT Freeport Indonesia, karena turunnya tingkat hunian hotel di daerah tersebut.

Demonstran menggelar aksi untuk melawan sikap perusahaan tambang PT Freeport Indonesia sekaligus mendukung pemerintah. Para demonstran juga menyampaikan delapan poin pernyataan sikap terkait persoalan Freeport dengan pemerintah.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia perlu menyampaikan kepada Wapres AS bahwa pemerintah tidak sedang menzalimi Freeport.

PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini tidak punya itikad baik dalam berbisnis di Indonesia karena perintah untuk membangun smelter diabaikan, dikatakan Anggota DPR Komisi VII Mukhtar Tompo.