Indeks Pt Freeport Indonesia

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatot membenarkan bahwa PT Freeport Indonesia meminta negosiasi dengan pemerintah diperpanjang menjadi delapan bulan jika sebelumnya hanya enam bulan.

Proses negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia mendekati tahap final. Materi negosiasi itu mengenai perubahan perizinan Freeport menjadi IUPK, nilai pajak dan retribusi yang baru dan soal PHK karyawan.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh Freeport terkait kontrak pertambangan.

Para pelaku usaha jasa perhotelan di Kota Timika, Papua kini mulai merasakan dampak dari krisis yang menimpa PT Freeport Indonesia, karena turunnya tingkat hunian hotel di daerah tersebut.

Demonstran menggelar aksi untuk melawan sikap perusahaan tambang PT Freeport Indonesia sekaligus mendukung pemerintah. Para demonstran juga menyampaikan delapan poin pernyataan sikap terkait persoalan Freeport dengan pemerintah.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia perlu menyampaikan kepada Wapres AS bahwa pemerintah tidak sedang menzalimi Freeport.

PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini tidak punya itikad baik dalam berbisnis di Indonesia karena perintah untuk membangun smelter diabaikan, dikatakan Anggota DPR Komisi VII Mukhtar Tompo.

Kementerian ESDM dan PT Freeport Indonesia bersepakat batas waktu maksimal proses perundingan mengenai polemik izin ekspor konsentrat perusahaan tambang Amerika Serikat itu selama enam bulan. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumpulkan sejumlah mantan Menteri ESDM yang pernah menjabat sebelumnya guna membahas kelanjutan usaha PT Freeport Indonesia.

Komnas HAM meminta pemerintah membentuk peraturan mengenai klausul yang menjamin bahwa masyarakat adat di Papua mendapat jatah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia. 

Natalius mengatakan bahwa pertemuan dengan Menteri Jonan untuk menyampaikan hasil pemantauan Komnas HAM selama 2015-2017 guna membuktikan tidak adanya transaksi jual-beli dari PT Freeport Indonesia atas tanah yang dimiliki masyarakat suku Amungme.

GP Ansor mendesak pemerintah agar tidak lagi berunding dengan Freeport karena akhir-akhir ini banyak unjuk rasa yang menyuarakan kepentingan perusahaan asal Amerika Serikat itu.

Kalangan perbankan di Timika mengkhawatirkan efek domino krisis perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia bisa memicu timbulnya krisis ekonomi di Kabupaten Mimika dan Papua pada umumnya.

Pertemuan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan membahas beragam tema, mulai terorisme, kerja sama perekonomian hingga kasus Montara dan Freeport.

Ketua Dewan Adat Papua Meepago John Gobai meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 mengenai perubahan status kontrak Freeport karena telah menimbulkan efek domino bagi masyarakat adat Papua.

Yaqut menjelaskan bahwa pihaknya merasa aneh terkait dengan gerakan peduli Freeport karena menurutnya eksploitasi yang dilakukan Freeport selama puluhan tahun tidak sebanding dengan apa yang diberikan Freeport kepada rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.

Tokoh adat Suku Amungme mendesak pemerintah melibatkan mereka dalam perundingan dengan Freeport karena ingin menuntut pemulihan tanah adatnya yang rusak akibat aktivitas pertambangan perusahaan itu.

Dari sekian opsi dan cara untuk mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia, PT Freeport Indonesia lebih memilih untuk merumahkan karyawan, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), atau Inalum menyatakan siap menjadi perusahaan induk BUMN Pertambangan yang akan mengakuisisi 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia.

Kejagung mengaku siap menghadapi Freeport jika benar akan mengajukan arbitrase internasional. Langkah ini sesuai dengan Kenenterian ESDM. Tapi Kemenko Kemaritiman masih ingin ada pembicaraan dengan Freeport.