Indeks Pt Freeport Indonesia
Hasil Negosiasi PT Freeport Indonesia dan Pemerintah
Hasil Negosiasi PT Freeport Indonesia dan pemerintah.
Pemerintah Beri Lampu Hijau Freeport Beroperasi sampai 2031
Menteri ESDM memberikan izin baru bagi PT Freeport untuk beroperasi hingga 2031, mengingat masa kontraknya habis 2021 mendatang. Perpanjangan sepuluh tahun kedua bisa diajukan sebelum 2031.
Menteri Jonan: Freeport Wajib Divestasi Saham 51 Persen
Menteri ESDM Ignasius Jonan kembali menegaskan bahwa divestasi saham 51 persen merupakan syarat wajib agar Freeport Indonesia bisa menerima perpanjangan kontrak.
Luhut: Divestasi 51 Persen Saham Freeport Itu Harga Mati
Pemerintah tetap bersikukuh PT Freeport Indonesia akan menyetujui divestasi 51 persen saham dan membangun smelter di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun.
Klaim Jonan Soal Freeport Setuju Divestasi 51 Persen Saham
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyatakan persoalan divestasi dan kewajiban membangun smelter di PT Freeport Indonesia pada prinsipnya sudah selesai.
Dipecat Sepihak, Karyawan Freeport Blokade Jalan di Timika
Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia yang mogok kerja merasa dirugikan selama lima bulan terakhir karena dipecat secara sepihak.
ESDM: Perpanjangan Kontrak Freeport 2031 Masih Tunggu IUPK
Kementerian ESDM menegaskan bahwa sah perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia setelah masa kontrak karya berakhir pada 2021 menunggu ditandatangani IUPK.
Pemkab Timika Tak Sanggup Atasi Masalah Karyawan Freeport
Bupati Timika mengatakan, pihaknya telah berulang kali berusaha mengatasi masalah karyawan PT Freeport Indonesia, namun selalu gagal.
Mogok Kerja, Karyawan Freeport Sampaikan 9 Tuntutan
Karyawan mogok di lingkungan PT Freeport Indonesia menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Papua, di Timika, Selasa (6/6/2017).
Jonan Tegaskan Smelter Freeport Tak Harus di Timika
PT Freeport Indonesia harus membangun smelter, namun lokasinya ditentukan oleh Freeport sendiri.
Menko Luhut: Indonesian First Perlu Diterapkan pada Freeport
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali menegaskan bahwa PT Freeport harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.
Ribuan Karyawan Subkontraktor PT Freeport Ikut Mogok Kerja
Ada tiga tuntutan utama dalam aksi mogok karyawan PT Freeport bersama 14 perusahaan privatisasi dan kontraktor di lingkungan PT Freeport.
700 Karyawan Freeport Diminta Kembali Bekerja Pascamogok
Lebih dari 700 karyawan PT Freeport Indonesia yang mogok kerja di Timika menerima surat panggilan dari manajemen perusahaan itu untuk kembali bekerja.
Aksi Mogok Pekerja Freeport Dimulai di Tengah Isu Intimidasi
PUK SP-KEP SPSI PT Freeport PT Freeport Indonesia membantah tudingan pihak manajemen perusahaan bahwa mereka melakukan intimidasi dan ancaman kepada karyawan untuk ikut serta dalam aksi mogok kerja 1 Mei hingga 31 Mei 2017.
Pemkab Mimika Minta Dilibatkan dalam Kasus Freeport
Sebagai tuan rumah, Pemkab Mimika ingin terlibat dalam perundingan kasus Freeport, karena PT Freeport Indonesia berada di wilayah mereka.
Freeport Indonesia Akhirnya Kantongi Izin Ekspor Konsentrat
Surat Persetujuan Ekspor (SPE) konsentrat tembaga telah dikantongi Freeport Indonesia. Surat keluar bertepatan setelah kunjungan Wapres AS ke Indonesia.
Dua Korban Penembakan Aparat Masih Dirawat di RSUD Mimika
Humas RSUD Mimika, Lucky Mahakena, mengatakan dua karyawan Freeport yang ditembak itu masih menjalani perawatan di RSUD Mimika, mereka adalah Muhammad Faidsal dan Andrian W Santoso.
Kementerian BUMN Siapkan Tiga Jurus Akuisisi Saham Freeport
Kementerian BUMN telah mempersiapkan tiga skema strategi untuk menyukseskan langkah pemerintah dalam melakukan akuisisi terhadap 51 persen saham PT Freeport Indonesia.
Jonan Tegaskan Soal Pembangunan Smelter dalam Revisi IUPK
Apabila dalam enam bulan dilihat perusahaan tidak bangun smelter, akan dikembalikan ke KK selama masa konsensinya.
Luhut: Divestasi Saham Freeport Harus Selesai Sebelum 2021
Pemerintah tetap berkomitmen menargetkan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia bisa selesai sebelum kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berakhir pada 2021.