Alasan Pemerintah Irit Bicara Soal Negosiasi dengan Freeport

tirto.id - Proses negosiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia masih terus berjalan. Negosiasi tersebut menyangkut sejumlah poin hasil kesepakatan yang diumumkan kepada publik pada 29 Agustus 2017 lalu.

Dari perundingan yang telah dilakukan sejak awal 2017 itu, kedua belah pihak akhirnya menyepakati divestasi saham sebesar 51 persen, pemenuhan komitmen untuk membangun smelter hingga 2022 mendatang, serta menjaga penerimaan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan porsi divestasi saham yang diupayakan pemerintah Indonesia tetap di angka 51 persen.

Sri Mulyani tidak mengelak jika masih ada sejumlah hal yang sedang didiskusikan, namun tidak bisa mereka sebutkan secara rinci. Salah satunya terkait keputusan untuk mengambil alih hak partisipasi Rio Tinto yang terdapat di PT Freeport Indonesia.

“Ada hal yang tidak bisa disampaikan karena perusahaan tadi adalah Tbk di level global. Sering kali kami harus dihadapkan pada komitmen, untuk membuka apa-apa saja yang tidak seharusnya dibuka,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta pada Kamis (12/1/2018).

Baca: Sri Mulyani Pastikan 10 Persen Saham Freeport untuk Pemda Papua

Lebih lanjut, Sri Mulyani membantah anggapan bahwa pemerintah tidak transparan dalam proses negosiasinya dengan PT Freeport Indonesia. Ia menegaskan bahwa sikap pemerintah yang irit bicara tak lain dikarenakan adanya tata kelola korporasi yang harus dihormati.

Masih dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi turut memastikan pengelolaan yang akan dilakukan dari hak atas saham sebesar 51 persen yang tengah diupayakan.

Menurut Budi, 10 persen saham setelah divestasi diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, sedangkan 41 persen sisanya dikelola PT Inalum (Persero).

“Kami (Inalum) akan bekerja sama dengan BUMD dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk bersama-sama masuk jadi pemilik 51 persen saham PT Freeport Indonesia,” ucap Budi.

“Untuk detail transaksinya belum bisa disampaikan sekarang. Tapi karena kami hidup dengan rakyat Papua, tinggal di Papua, pasti akan mementingkan kepentingan rakyat Papua,” tambahnya.