tirto.id - Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan pemerintah sanggup mengambil alih saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen.
Menurut Rini, penghitungan skema terhadap divestasi saham itu telah dilakukan BUMN dengan melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga BPJS Ketenagakerjaan.
“Enggak mungkin kan kita hanya bicara, terus enggak sanggup. Kalau melihat cash flow, balance kita, semuanya. Menurut analisa, kita sanggup melakukan itu,” kata Rini di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta pada Kamis (31/8) siang.
Rini menilai langkah terbaik untuk mengambil alih saham tersebut adalah melalui holding BUMN tambang yang terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk.
“Sehingga seluruh pertambangan bisa di satu kendali, karena itu juga akan mengefisiensikan banyak hal,” ucap Rini.
Lebih lanjut, Rini mengaku masih akan melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait skema divestasi saham PT Freeport Indonesia ini dengan Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terlebih dahulu.
Adapun Rini menganggap pengambilalihan secara menyeluruh akan lebih efektif ketimbang dilakukan secara bertahap. “Karena kami harus mencari pembiayaan juga. Kalau sekaligus kan jadinya jelas, ke investor pun lebih jelas,” kata Rini.
Pemerintah pun optimistis dapat menyelesaikan skema divestasi saham tersebut pada 2018. Rini pun tidak menutup kemungkinan apabila setelah diambil alih, PT Freeport Indonesia bakal dilepas ke pasar modal.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
