Indeks Ppatk

Ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi online. Kok bisa?

Laporan PPATK saja dilupakan, apalagi aduan masyarakat. Pimpinan KPK sekarang benar-benar acakadul.  

Ivan Yustiavandana merespons sosok inisial T yang disebut-sebut sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia.

Jakarta Barat merupakan kota paling banyak anak melakukan judi online. Totalnya mencapai 4.300 anak terpapar dengan nilai transaksi Rp9 miliar.

Tito menjelaskan Kemendagri memiliki mekanisme tersendiri untuk menindak jika ada kepala daerah yang terlibat masalah hukum.

MKD akan memanggil PPATK untuk membahas temuan data 1.000 anggota DPR hingga DPRD yang diduga melakukan judi online.

Transaksi perputaran uang dari partai politik hingga pejabat aktif mencapai Rp80,1 triliun.

PPATK akan melaporkan temuan judi online di lingkungan legislatif ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

PPATK menyebut transaksi hasil judi online mangalir ke 20 negara dalam 5 tahun terakhir.

Jika direkapitulasi sejak 2023 hingga saat ini, nilai transaksi judol bahkan mencapai Rp600 triliun.

Jalan agar RUU Perampasan Aset melaju menjadi undang-undang tampaknya masih menemui tembok tebal.

Dalam kasus penjualan video porno anak yang dilakukan tersangka Deky Yanto, terbukti transaksi pakai e-wallet dan transfer.

DPR menilai PPATK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi terkait adanya penerimaan dana ratusan miliar dari luar negeri.

Bagja sebut PPATK setiap bersurat dengan Bawaslu terkait aliran dana mencurigakan selalu mencantumkan penjelasan informasi bersifat rahasia.

PPATK menjelaskan temuan 36,67 persen dana PSN mengalir ke kantong politisi dan ASN sudah ditangani oleh aparat penegak hukum.

Anies Baswedan berharap, apabila aliran dana yang masuk ke kas partai politik dari luar negeri bermasalah, maka harus dilanjutkan ke ranah hukum.

Sekjen PBB Afriansyah Noor berharap PPATK tak membuat fitnah terkait aliran dana Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 bendahara partai politik.

TKN Prabowo-Gibran minta PPATK membuka data temuan 21 partai politik yang terima dana Rp195 miliar dari luar negeri.

PPATK menemukan transaksi penerimaan aliran dana dari luar negeri oleh bendahara umum 21 partai politik yang mencapai Rp195 miliar.

PPATK bersama dengan Kementerian ESDM melakukan pertukaran informasi terkait kejahatan lingkungan hidup atau green financial crime.