Indeks Ppatk

PPATK menyebut perputaran uang judol turun hampir dua kali lipat. Namun, menurut pengamat penanganannya belum mencapai hulu.

PPATK mengungkap nilai transaksi judi online (judol) dari Januari hingga Maret 2025 telah mencapai puluhan triliun.

Pansel Anggota Komisi Yudisial (KY) akan menggandeng PPATK, KPK, BIN, BNPT, dan BNN, untuk memastikan rekam jejak dari para peserta yang mendaftar.

PPATK menyatakan bahwa kalangan menengah ke bawah kerap dijadikan sasaran untuk pembuatan rekening judi online.

Nilai transaksi dari 5.000 rekening yang diblokir PPATK terkait judi online mencapai lebih dari Rp600 miliar.

Dittipidsiber Bareskrim Polri belum bisa menyelediki seluruh rekening yang dijadikan penampungan hasil judi online, totalnya capai 5.885 rekening.

Kemenkop memastikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, sudah tak lagi bermasalah, meskipun memiliki kewajiban membayar sebesar Rp690 miliar.

PPATK mengungkap transasi ilegal mata uang kripto mencapai Rp1,3 triliun sepanjang periode 2024, dari hasil judi.

PPATK melaporkan temuan soal dugaan penyelewengan dana desa yang diduga digunakan untuk judol oleh kepala desa ke Kejaksaan Agung.

Rapat ditunda karena PPATK masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan paparan urgensi RUU Perampasan Aset agar tidak ada salah persepsi.

PPATK membeberkan data transaksi judi online selama kuartal III-2024 mencapai Rp283 triliun.

Hampir satu juta anak muda terlibat dalam aktivitas judi online. Kok bisa?

Dalam kasus ini para pelaku sengaja melakukan transaksi secara daring. Hal itu bertujuan untuk mengelabui rekam jejak transaksi agar tidak terdeteksi.

Ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi online. Kok bisa?

Laporan PPATK saja dilupakan, apalagi aduan masyarakat. Pimpinan KPK sekarang benar-benar acakadul.  

Ivan Yustiavandana merespons sosok inisial T yang disebut-sebut sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia.

Jakarta Barat merupakan kota paling banyak anak melakukan judi online. Totalnya mencapai 4.300 anak terpapar dengan nilai transaksi Rp9 miliar.

Tito menjelaskan Kemendagri memiliki mekanisme tersendiri untuk menindak jika ada kepala daerah yang terlibat masalah hukum.

MKD akan memanggil PPATK untuk membahas temuan data 1.000 anggota DPR hingga DPRD yang diduga melakukan judi online.

Transaksi perputaran uang dari partai politik hingga pejabat aktif mencapai Rp80,1 triliun.