Indeks Politik Uang

Pelaporan politik uang harus disertakan dengan alat bukti kuat, seperti foto maupun video.

Indonesia Corruption Watch meminta pemerintah mewaspadai adanya praktik korupsi secara masif dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. 

Tidak sedikit parpol yang berdalih dengan menyebut uang mahar sebagai dana sumbangan.

Kapolri menjelaskan bahwa Satgas Politik Uang akan bertugas mengawasi potensi politik uang dalam Pilkada 2018.

Selain politik uang, Polri dan Bawaslu juga akan menindak kampanye hitam.

"Keduanya (politik uang dan kampanye dengan eksploitasi isu SARA) adalah bentuk kejahatan yang terbukti bukan hanya menodai demokrasi, tetapi mengancam Pancasila dan NKRI," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj

Bawaslu menjelaskan, mulai pemilu mendatang dugaan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif dapat dilaporkan selambat-lambatnya pada saat hari H pemungutan suara.

Agama dan etnis walau bersifat sensitif, namun menjadi isu yang senantiasa laku diperdagangkan.

Untuk menekan tingginya angka kasus politik uang di Pilkada Serentak, Bawaslu meminta KPK saling berbagi informasi. Kerja sama itu untuk memperkuat aspek pencegahan korupsi dan politik uang.

Menurut peneliti Indikator Rizka Halida, faktor keyakinan (agama) berpengaruh pada sikap pemilih terhadap politik uang.

Masa tenang Pilgub DKI putaran kedua diwarnai dugaan adanya bagi-bagi sembako. Akankah Bawaslu DKI bertindak tegas menindak pelanggaran tersebut?

Polda Metro Jaya berjanji akan menangani dugaan politik uang yang dilakukan pendukung pasangan calon nomor urut dua ini.

Panwas Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, mengamankan pelaku yang diduga akan melakukan praktik politik uang menjelang Pilkada Sulbar pada Rabu (15/2/2017).

TNI dan polisi getol memberantas praktik politik uang. Mereka membentuk Tim Khusus OTT Money Politic. Efektif?

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengimbau kepada ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022 dan juga tim suksesnya agar tidak melanggar masa tenang yang dimulai hari Minggu dengan berpolitik uang atau melakukan black campaign.

SBY berharap agar masyarakat Jakarta tidak salah pilih dan tidak tergoda oleh iming-iming uang dalam menentukan pilihannya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan mengatakan ada informasi dari intelijen mengenai kemungkinan adanya serangan fajar politik uang di Pilgub DKI Jakarta 2017.

Investigasi ICW menemukan bukti ada kandidat di Pilkada Bekasi 2017 yang telah mendistribusikan dana pada jejaring tim suksesnya untuk membeli suara pemilih senilai Rp50-250 ribu. 

Menurut Kuskrido potensi penerimaan politik uang erat kaitannya dengan akar kultur dan ekonomi masyarakat, terutama karena faktor kemiskinan.

"Kalau mau solusi, segera ada kerjasama antara Bawaslu, KPU, pihak kepolisian, dan pihak kejaksaan," ujar Lukman.