tirto.id - Polda Metro Jaya bekerjasama dengan TNI berencana membentuk Tim Khusus OTT Money Politic dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Tim ini akan melalukan investigasi dan penindakan terhadap para pemberi atau penerima hadiah untuk mendapatkan suara dalam pilkada.
"Informasi yang kami dapat berserta pihak unsur TNI bakal akan adanya indikasi money politic, ini informasi. Oleh sebab itu kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kami tim gabungan Polda Metro Jaya telah membentuk Tim Khusus OTT Money Politic," terang Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochammad Iriawan di Aula Sudirman Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin, (13/02/2017).
Kapolda mengatakan Timsus OTT Money Politic bukanlah seperti berita hoax yang ditiupkan oleh pihak tertentu. Menurutnya satgas ini punya dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur sanksi pidana praktik politik uang.
Untuk diketahui di dalam Pasal 187A sampai 187D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah diatur mengenai praktik politik uang. dengan ancaman penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda sedikitnya Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
"Nah, makanya mah dimohon jangan ada yang melakukan money politic atau politik uang. Bila ada yang melakukan, maka baik pemberi, penerima atau yang menyuruh untuk melakukan dapat diproses secara hukum," tegas Kapolda.
Senada dengan Kapolda, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana juga wanti-wanti kepada masyarakat untuk tidak macam-macam melakukan serangan fajar saat pencoblosan pilkada.
Teddy Lhaksmana juga mengatakan akan mendukung terobosan yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
"Kodam Jaya jelas akan membantu Polda Metro Jaya dalam penanganan pemilukada, dengan memberikan bantuan kekuatan pasukan berapapun yang dibutuhkan. Apalagi soal money politic ini kan gencar selama musim pilkada," tegas Teddy.
Menanggapi rencana Timsus OTT Money Politic, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarsono sangat mengapresiasinya. "Dari pihak kami jelas mengapresiasi setiap upaya pengamanan dari pihak Polri dan TNI. Bukan hanya money politic saja tapi isu lainnya dari KTP Ganda dan Kekerasan dan huru-hara juga adanya intervensi sekelompok orang yang coba mempengaruhi pemilih di TPS akan kami tindak ke ranah hukum," tegas Ketua KPU Sumarno di lokasi yang sama.
Sumarno mengingatkan pula kepada warga DKI Jakarta untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani dan dilarang untuk mengintervensi pilihan orang lain. Meskipun itu adalah pasangan sendiri, adik atau kakak sendiri maupun tetangga sendiri. Hal tersebut dikarenakan prinsip dari pemilukada sama seperti pemilu lainnya Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
"Maka sebagai pengawal pilkada kita tidak biarkan ada yang bermain curang. Apapun bentuknya" tutup Sumarno.
Penulis: Dimeitry Marilyn
Editor: Agung DH
