tirto.id - Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan menyatakan telah menerima informasi mengenai kemungkinan adanya serangan fajar untuk membagikan duit kepada para pemilih di hari pemilihan Pilgub DKI Jakarta 2017. Menurut Iriawan informasi itu datang dari intelijen.
"Informasi dari intelijen, mendengar akan ada money politics (politik uang) sebagai serangan fajar di Pilkada DKI," kata Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan di Halaman Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu, (11/02/2017).
Karena itu, Iriawan mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk tak hanya melakukan
penjagaan keamanan tapi juga mewaspadai politik uang di Pilgub DKI Jakarta 2017.
Iriawan juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk menyikapi informasi tersebut.
Dia memastikan, apabila terbukti ada pihak-pihak yang mengotori Pilgub DKI Jakarta dengan politik uang, maka akan ditindak secara tegas dan pelakunya pasti ditangkap.
"Kami harapkan gelaran pesta demokrasi serentak tidak dikotori oleh money politik. Nanti kami tangkap itu semua yang bermain money politik akan diambil," kata Iriawan.
Untuk itu, kata Iriawan, Polda Metro Jaya telah menginstruksikan pada 23 ribu polisi, yang diterjunkan dalam pengamanan Pilgub DKI Jakarta 2017, mewaspadai praktik politik uang. Hal serupa juga telah diinformasikan kepada 5 ribu perosnel TNI dan Satpol PP yang ikut berjaga saat menjelang dan di hari pemilihan pada Rabu (15/2/2017) mendatang.
Iriawan juga memastikan tim gabungan kepolisian dan TNI juga akan mengawal kotak suara dari hulu sampai hilir. Sehingga nanti bisa dipastikan tidak ada kebocoran dan kecurangan seperti yang ditakutkan banyak pihak.
"Mulai dari proses perhitungan suara, proses dari penerimaan TPS ke TPS sampai ke KPUD saya minta diamankan. Nanti dikawal. Saya minta unsur Babinsa untuk mengawal saya. Tidak ada yang boleh melarang TNI masuk TPS," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ketua KPUD Provinsi DKI Jakarta Sumarno mengatakan isu itu sejak lama terendus lembaganya. Laporan kasus-kasus politik uang juga berjumlah ratusan di enam Kabupen/Kota di Provinsi DKI Jakarta.
"Iya jumlahnya cukup banyak ya. Laporan dari panwaslu di Jakarta Barat ada 54 kasus, di Jakarta Selatan paling banyak sekitar 70 an kasus, di Jakarta Timur tak kalah dengan 63 kalau tidak salah. Jakarta Pusat ada 50 an juga kalau tidak salah. Jakarta Utara itu jumlah laporannya juga lumayan banyak ada 56 kalau tidak salah sebut. Pulau seribu tercatat hanya 8 kasus," kata Sumarno saat dikonfirmasi.
Dia mengatakan pelanggaran-pelanggaran itu telah ditangani. Tapi, Sumarno tidak menjelaskan bentuk sanksinya.
"Yang pasti telah diberikan sanksi serius. Penindakan. Untuk kedepannya kita pastikan giring ke ranah hukum" ujar dia.
Penulis: Dimeitry Marilyn
Editor: Addi M Idhom
