tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polri siap menangkap kandidat yang maju di Pilkada serentak 2018 menggunakan praktik politik uang untuk mendapatkan dukungan suara.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/1/2018). “Kalau ada kandidat menawarkan uang dalam pemilihan nanti, tolak uangnya dan laporkan orangnya. Bila menawarkan untuk membeli suara, uang ditolak dan laporkan orang yang menawarkan itu,” kata Laode.
Menurut Laode, saat ini KPK bekerja sama dengan Mabes Polri telah memiliki tim khusus, yakni Satuan Tugas (Satgas) dalam mengawal Pilkada serentak mulai awal sampai pada sengketa di Mahkamah Agung (MA) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Terkait dengan teknis penanganan politik uang, kata Laode, satgas yang dibentuk ini akan bertugas di daerah-daerah pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia. Namun, Laode enggan merinci serta membocorkan di mana personel tersebut ditempatkan.
Selain itu, kata Laode, pelaporan politik uang harus disertakan dengan alat bukti kuat seperti foto maupun video sehingga tim yang sudah dibentuk langsung melakukan penindakan menangkap pelakunya, termasuk orang yang menyuruhnya.
“Makin banyak uangnya, kemungkinan menang di Pilkada juga makin besar juga. Kalau bicara kerawanan di Sulsel, semua Pilkada di seluruh Indonesia rawan, kemungkinan memanfaatkan uang untuk mendapatkan pemilih. Inilah yang diantisipasi,” kata Laode.
Pihaknya berharap dengan pertemuan konsolidasi organisasi masyarakat sipil dan mengangkat tema penguatan advokasi antikorupsi di sektor sumber daya alam, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah di Makassar, merupakan salah satu langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Khusus Pilkada di Sulsel, diharapkan Pilkada bersih, masyarakat memilih calon gubernur yang bagus track record-nya, tidak memiliki catatan-catatan yang buruk apalagi korupsi. Kami berharap bukan hanya di Sulsel, tapi di semua daerah pilkada bisa lebih baik dari pemilu lalu,” kata dia.
Sementara saran untuk penyelenggara, kata Laode, pelaksanaan pilkada serentak pada 27 Juli 2018 harus jujur, independen dan tidak memihak kepada kandidat manapun. Kalau mendekati adanya kecurangan maupun dipaksa curang, kata dia, laporkan ke KPK serta Polri.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
