Indeks Polhukam

Kejagung Bidik Suami Puan di Kasus Korupsi BTS Bila Ada Buktinya
Kejagung menetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima sebagai tersangka dugaan korupsi BTS Kominfo, perusahaan yang dimiliki suami Puan Maharani.

Komnas HAM: Kasus Haris-Fatia Tak Perlu Dibawa ke Pengadilan
Komnas HAM akan memberikan pandangan terkait kasus Haris Azhar-Fatia jika PN Jaktim menyetujuinya.

Mentan Syahrul Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Dirinya
Syahrul Yasin Limpo meminta KPK untuk menjadwalkan ulang pemanggilan pada 27 Juni mendatang.

Mentan Syahrul Yasin Limpo Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini
Syahrul Yasin Limpo tak bisa menghadiri panggilan lembaga antirasuah karena sedang kegiatan di India.

Warga Wouma Tolak Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan
Tanah yang hendak dijadikan lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan merupakan tanah sengketa yang harus dibicarakan bersama oleh seluruh suku

Respons Bawaslu soal MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Tertutup
Bawaslu RI Puadi menyatakan dengan sistem pemilu proporsional terbuka memungkinkan representasi yang lebih akurat dari preferensi pemilih.

Sekjen DPR Bantah Minta 80 Tiket Garuda Kelas Bisnis Gratis
Indra Iskandar menyebut 80 tiket maskapai kelas bisnis itu dibayar penuh oleh Sekretariat DPR RI.

Firli Bahuri: KPK akan Ungkap Semua Dugaan Korupsi di Kementan
Firli Bahuri menampik adanya unsur politis dalam penyelidikan kasus korupsi di Kementan.

PPP Gelar Rapimnas, Bahas Sandiaga Uno Jadi Cawapres Ganjar?
Pembahasan rapimnas PPP hari ini diantaranya finalisasi pemberkasan caleg, saksi pemilu hingga penugasan Sandiaga Uno.

Kejagung Tetapkan Yusrizki jadi Tersangka ke-8 Kasus BTS Kominfo
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Yusrizki ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

KPU soal Klaim 52 Juta Data Tak Wajar DPS: Akses Data Dari Mana
KPU mempertanyakan akses sumber data daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 52 juta yang diklaim Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil, tidak wajar.

PKB: Tak Sia-sia 8 Parpol di DPR Tolak Sistem Pemilu Tertutup
PKB menilai perjuangan 8 fraksi di DPR RI kecuali PDIP tak sia-sia terus menyuarakan penolakan sistem pemilu proporsional tertutup.

Pemeriksaan Adik & Orang Tua Dito Mahendra Ditunda Jumat Esok
Seharusnya penyidik memeriksa B, adik Dito Mahendra pada Rabu (14/6) kemarin dan kesaksian orang tuanya pada hari ini.

PDIP Masih Meyakini Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Terbaik
Meski menghormati putusan MK, PDIP tetap meyakini bahwa sistem pemilu proporsional tertutup lebih baik daripada terbuka.

KPU akan Laksanakan Pemilu 2024 dengan Semangat Sistem Terbuka
KPU bakal melaksanakan Pemilu 2024 dengan semangat sistem pemilu proporsional daftar terbuka.

Puan: DPR Hormati Putusan MK Tolak Sistem Pemilu Tertutup
Puan mendorong semua pihak untuk taat pada konstitusi dengan menerima putusan dari MK yang tetap meminta pemilu dilaksanakan secara proporsional terbuka.

8 Pati Polri Naik Pangkat & Bertugas di Luar Instansi Kepolisian
Kedelapan Perwira Tinggi (Pati) Polri yang naik pangkat ini bertugas di luar instansi kepolisian.

Tolak Pemilu Tertutup, MK Dinilai Masih Punya Hati ke Rakyat
Penolakan gugatan sistem pemilu proporsional tertutup oleh MK merupakan kemenangan bagi demokrasi dan rakyat.

Sistem Pemilu Tetap Terbuka, Demokrat Tingkatkan Kualitas Caleg
Partai Demokrat janji meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi usai MK menolak sistem pemilu dilakukan proporsional tertutup.

Respons Perludem soal Putusan MK Tolak Sistem Pemilu Tertutup
Menurut Perludem, Putusan MK yang menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup alias coblos partai, tidak mengejutkan.
Masuk tirto.id








