Sekjen DPR Bantah Minta 80 Tiket Garuda Kelas Bisnis Gratis

tirto.id - Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menjelaskan duduk perkara pemberangkatan tim pengawas haji DPR ke Tanah Suci Mekkah.

Dirinya mengakui meminta kepada Garuda Indonesia agar menyediakan 80 kursi kelas bisnis sesuai jumlah tersebut. Namun dia membantah bila Garuda dipaksa untuk memberikan 80 tiket secara gratis kepada DPR.

Indra menyebut 80 tiket maskapai itu dibayar penuh oleh Sekretariat DPR RI.

"Karena sampai 3 hari lalu, kami belum mendapat gambaran yang pasti dari biro travel kami, maka saya teleponlah Dirut Garuda. Untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu dan tentunya dibayar bukan gratis," kata Indra Iskandar di Gedung DPR RI pada Kamis (15/6/2023).

Dirinya menyebut 80 tiket itu akan diperuntukkan dalam dua tim pengawasan yakni tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Sehingga untuk mengakomodir tim yang terdiri dari anggota DPR beserta tim pendukung dari sekretariat jenderal DPR RI itu, maka dibutuhkanlah 80 kursi kelas bisnis.

"Karena ini untuk kepentingan tugas negara dalam rangka pengawasan DPR yang anggarannya sudah disediakan,” terangnya.

Oleh karenanya dia menegaskan bahwa sejumlah pemberitaan yang terkesan menuding DPR meminta ‘jatah’ kursi untuk berangkat ke tanah suci, dalam rangka menunaikan ibadah haji adalah salah. Sehingga pernyataannya dianggap sebagai bentuk klarifikasi.

“Jadi jangan salah paham, karena ini bukan konteksnya minta-minta untuk kepentingan pribadi. Tetapi kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR,” tegasnya.

Adapun pemilihan maskapai Garuda adalah karena milik BUMN. Sehingga ketika pihaknya menggunakan fasilitas tersebut, tentunya juga akan memberi pemasukan bagi negara.

“Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Semangat nya kan merah putih. Dibanding kalau kita menggunakan maskapai asing, uangnya nanti buat negara lain dong,” ungkapnya.

Sementara itu, kata Indra, DPR akan mencari alternatif maskapai asing apabila Garuda tidak bisa menyiapkan 80 kursi. Namun, DPR tetap ingin agar Garuda Indonesia yang menjadi pilihan utama.

"Alternatifnya ya kita harus dari penerbangan asing. Kalau Garuda nya enggak ada seatnya mau gimana? Naik perahu?" imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi kelas bisnis untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci. Irfan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," terangnya.