Indeks Polemik Rkuhp
DPR Ngotot Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Harus Ada
Presiden Jokowi tak keberatan apabila pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihilangkan. Namun, Komisi III DPR tetap keukeuh pasal itu tetap harus ada.
Ribuan Mahasiswa Demo di DPR Tolak RUU Anti Demokrasi
Ribuan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi melakukan aksi di depan Gedung DPR RI menolak pengesahan RKUHP dan berbagai RUU yang dinilai kontroversial dan melemahkan demokrasi dan pemberantasan korupsi, Jakarta, Senin (23/9/2019). tirto.id/Andrey Gromico
#GejayanMemanggil Part IV
Aksi demo #GejayanMemanggil di Yogyakarta.
#GejayanMemanggil Part III
Aksi demo #GejayanMemanggil di Yogyakarta.
#GejayanMemanggil Part II
Aksi demo #GejayanMemanggil di Yogyakarta.
#GejayanMemanggil Part I
Aksi demo #GejayanMemanggil di Yogyakarta.
Akui RKUHP Masih Ada Kelemahan, Ketua DPR: Kesempurnaan Milik Allah
Ketua DPR tidak memungkiri ada kelemahan dalam RKUHP. Ia mengatakan, kelemahan RKUHP bisa diselesaikan lewat uji materi.
Polemik RKUHP: DPR akan Ambil Keputusan Usai Ketemu Jokowi
DPR RI akan memutuskan apakah RKUHP disahkan atau ditunda setelah konsultasi dengan Presiden Jokowi.
Jokowi Harus Bentuk Tim Independen untuk Evaluasi Total RKUHP?
Tim independen RKUHP penting untuk memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi dan menyingkirkan pasal-pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 414 RKUHP: Kental Kriminalisasi & Mempersulit Pencegahan HIV
RKUHP ngawur bisa berdampak buruk terhadap pemberantasan HIV.
YLBHI Duga Ada Barter Kepentingan dalam Pembahasan RKUHP
Asfinawati mengatakan metode kodifikasi memungkinkan banyak pihak berkonsolidasi guna meloloskan kepentingannya masing-masing.
RKUHP Buktikan Indonesia Tak Punya Komitmen Hapus Hukuman Mati
Panja RKUHP berdalih tidak bisa serta merta menghapus hukuman mati karena banyak yang menginginkan dan sebagai jalan tengahnya menerapkan masa percobaan.
Penuhi Permintaan Jokowi, DPR Siap Tunda Pengesahan RKUHP
Jokowi meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan RKUHP.
RKUHP Rasa Kolonial: Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali
Pasal penghinaan presiden dalam KUHP warisan kolonial telah dibatalkan MK. Tapi DPR dan pemerintah membangkitkannya lagi.
RKUHP Ditunda, ICJR: Perlu Komite Ahli Kawal Pembahasan
Pembahasan RKUHP harus dikawal agar menghasilkan hukum pidana memenuhi unsur demokrasi dan sesuai aspirasi publik.
Aksi Kamisan Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP
Sejumlah aktivis melakukan aksi Kamisan di depan Istana Negara merespons beberapa isu undang-undang yang dianggap kontroversial dan ditolak masyarakat publik, Jakarta, Kamis (19/9/2019).
Komisi III-Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa ke Rapat Paripurna
Komisi III DPR RI dan pemerintah resmi sepakat membawa RKUHP ke dalam Rapat Paripurna untuk dilalukan pengesahan menjadi undang-undang.
Menkumham Minta Pasal Perzinaan & Janji Menikahi di RKUHP Dihapus
Yasonna khawatir ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu jika pasal perzinaan tak dihapus.
Alasan RKUHP Perlu Ditolak Versi AJI: Menghambat Kinerja Jurnalis
Sejumlah pasal dalam draf RKUHP dinilai berpotensi menghambat kerja-kerja jurnalis.
RKUHP ala DPR Ditolak Aliansi Masyarakat Sebab Mencederai Demokrasi
Sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai mencederai demokrasi dan patut ditolak.