Indeks Polemik Rkuhp

Alasan-alasan mengapa RKUHP harus ditolak.

Aturan ini dianggap over kriminalisasi karena di ranah pidana, bukan perdata.

Koalisi Pemantau Peradilan menilai ada potensi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik pengadilan.

Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pasal 278 dinilai ICJR masih sama dengan pasal lama, sehingga tak ada pembaharuan dan hanya copy paste.

KontraS menilai, pengaturan soal kejahatan HAM sudah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Salah satu pasal yang dinilai cacat dah harus dihapus adalah pasal soal kriminalisasi bagian yang mempromosikan alat pencegahan kehamilan.

Pembahasan RUU PKS agar mendahulukan pembahasan RKUHP, karena terdapat aturan pidana yang berkaitan. 

Pasal 250 dan 313 RKUHP membuat pasal penghinaan agama yang rawan digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi pengkritik tokoh agama.

KPK menolak RKUHP menempatkan pasal tindak pidana korupsi pada korporasi mensyaratkan posisi pengambil keputusan setingkat pejabat fungsional.

Aliansi mendesak agar pemerintah dan DPR tak buru-buru mengesahkan RKUHP serta membuka perkembangan rapat kepada publik.

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi maladministrasi, karena tak terbuka ke publik.

"Peringatan Hari HAM bukan hanya seremonial, namun harus terwujud konkret dalam rumusan RKUHP oleh Pemerintah dan DPR,” ujar Direktur Eksekutif ICJR Anggara.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendukung penundaan pembahasan RKUHP karena masih memunculkan banyak masalah yang harus diatasi dibahas kembali.

Pemerintah dan DPR dinilai perlu membahas kembali persoalan-persoalan dalam RKUHP dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Anggota DPR RI Arsul Sani tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah membatalkan target pengesahan RKUHP pada 17 Agustus 2018.

Usai mendengar masukan pimpinan KPK, Jokowi meminta tenggat pengesahan RKUHP pada 17 Agustus 2018 ditiadakan.

Pertemuan antara Presiden Jokowi dan pimpinan KPK akan dilangsungkan di Istana Kepresidenan Bogor pada pukul 14.00 WIB hari ini.

Menurut Mahfud MD, penyusunan RKUHP harus tetap menerapkan politik hukum yang memberikan kewenangan khusus bagi KPK dalam pemberantasan korupsi.

KPK menyiapkan penjelasan tentang alasan lembaga itu menolak pasal Tipikor masuk RKUHP untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Muhammadiyah menolak rencana memasukkan pasal soal pidana korupsi ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.