Indeks Polemik Rkuhp
Ingin Hapus Warisan Kolonial, RKUHP Lebih Buas dari Hukum Penjajah
Alasan-alasan mengapa RKUHP harus ditolak.
Pasal 'Contempt of Court' dalam RKUHP Bisa Kriminalisasi Wartawan
Koalisi Pemantau Peradilan menilai ada potensi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik pengadilan.
Kontroversi RKUHP: Hewan Rusak Lahan Orang, Pemiliknya Bisa Didenda
Aturan ini dianggap over kriminalisasi karena di ranah pidana, bukan perdata.
ICJR: Pasal 278 RKUHP Hanya Copy Paste
Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pasal 278 dinilai ICJR masih sama dengan pasal lama, sehingga tak ada pembaharuan dan hanya copy paste.
RKUHP Dinilai Ancam Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu
KontraS menilai, pengaturan soal kejahatan HAM sudah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
Koalisi Sipil Yogya Desak DPR Tunda Pengesahan RKUHP
Salah satu pasal yang dinilai cacat dah harus dihapus adalah pasal soal kriminalisasi bagian yang mempromosikan alat pencegahan kehamilan.
Komisi III Minta Pembahasan RUU PKS Tak Dahului RKUHP
Pembahasan RUU PKS agar mendahulukan pembahasan RKUHP, karena terdapat aturan pidana yang berkaitan.
Pasal Penghinaan Agama di RKUHP Justru Kriminalisasi Pengkritik
Pasal 250 dan 313 RKUHP membuat pasal penghinaan agama yang rawan digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi pengkritik tokoh agama.
KPK: Pasal Tipikor di RKUHP Bisa Hambat Pemidanaan Korporasi
KPK menolak RKUHP menempatkan pasal tindak pidana korupsi pada korporasi mensyaratkan posisi pengambil keputusan setingkat pejabat fungsional.
Aliansi Sipil Kritisi Penyusunan RKUHP Tak Libatkan Publik
Aliansi mendesak agar pemerintah dan DPR tak buru-buru mengesahkan RKUHP serta membuka perkembangan rapat kepada publik.
Ombudsman Sebut Penyusunan RKUHP Berpotensi Maladministrasi
Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi maladministrasi, karena tak terbuka ke publik.
Hari HAM 10 Desember, ICJR: Ada 3 Kasus Besar Korban Pasal Karet
"Peringatan Hari HAM bukan hanya seremonial, namun harus terwujud konkret dalam rumusan RKUHP oleh Pemerintah dan DPR,” ujar Direktur Eksekutif ICJR Anggara.
RKUHP Ditunda Pembahasannya, Aktivis: Memang Banyak Masalah
Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendukung penundaan pembahasan RKUHP karena masih memunculkan banyak masalah yang harus diatasi dibahas kembali.
Masalah RKHUP Disebut Tidak Hanya Soal Delik Korupsi
Pemerintah dan DPR dinilai perlu membahas kembali persoalan-persoalan dalam RKUHP dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.
Tanggapan DPR Usai Target RKUHP Disahkan 17 Agustus Batal
Anggota DPR RI Arsul Sani tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah membatalkan target pengesahan RKUHP pada 17 Agustus 2018.
Hasil Rapat Jokowi dan KPK: Tenggat Pengesahan RKUHP Diundur
Usai mendengar masukan pimpinan KPK, Jokowi meminta tenggat pengesahan RKUHP pada 17 Agustus 2018 ditiadakan.
Presiden Jokowi akan Bahas RKUHP dengan Pimpinan KPK Hari Ini
Pertemuan antara Presiden Jokowi dan pimpinan KPK akan dilangsungkan di Istana Kepresidenan Bogor pada pukul 14.00 WIB hari ini.
Soal Polemik RKUHP, Mahfud MD: KPK Tetap Harus Jadi Lembaga Khusus
Menurut Mahfud MD, penyusunan RKUHP harus tetap menerapkan politik hukum yang memberikan kewenangan khusus bagi KPK dalam pemberantasan korupsi.
Tolak Pasal Tipikor di RKUHP, KPK Siapkan Penjelasan ke Jokowi
KPK menyiapkan penjelasan tentang alasan lembaga itu menolak pasal Tipikor masuk RKUHP untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
Polri Sebut Masuknya Korupsi Dalam RKUHP Masih dalam Pembahasan
Wacana memasukan tipikor dalam KUHP baru masih dalam pembahasan Polri.