Indeks Polemik Rkuhp
Bunyi Pasal Zina RKUHP Baru & Daftar Pasal Kontroversial Lainnya
Bunyi pasal zina di RKUHP baru atau pasal 415 mengatur tentang hukuman pidana bagi orang yang melakukan persetubuhan bukan dengan suami/istri sah.
Saat RKUHP Disahkan Ugal-ugalan Tak Memedulikan Aspirasi Publik
Meski ditolak publik, DPR dan pemerintah tetap ngotot mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Apa langkah berikutnya?
Sosialisasi KUHP Baru akan Dilakukan Pemerintah Selama 3 Tahun
Sosialisasi juga akan dilakukan di kampus-kampus dan berbagai komunitas yang perlu mendapatkan pemahaman yang utuh terkait KUHP baru.
Tolak Pengesahan RKUHP
Menurut rencana DPR akan mengesahkan RKUHP ini dalam rapat paripurna hari Selasa 6 Desember 2022 - ANTARA
Menkumham Minta Aliansi Sipil Tolak RKUHP Ajukan Gugatan ke MK
Menkumham Yasonna Laoly meminta aliansi masyarakat sipil yang menolak RKUHP untuk melakukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi.
Komnas HAM Soroti Masih Adanya Hukuman Mati di RKUHP
Komnas HAM meminta pasal-pasal di RKUHP yang berpotensi terjadinya diskriminasi dan pelanggaran HAM untuk diperbaiki.
Pemidanaan di RKUHP Lebih Rendah daripada UU Pengadilan HAM
Komnas HAM menganalisis adanya kecenderungan ancaman pemidanaan penjara yang menurun di RKUHP ketimbang yang ada di UU Pengadilan HAM.
Aliansi Masyarakat Sipil Ancam Demo Besar Bila DPR Sahkan RKUHP
DPR dianggap egois, bila aksi yang dilakukan ratusan massa aliansi masyarakat sipil tidak membuat DPR mau menghentikan proses pengesahan RKUHP.
Wamenkumham: Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP Dibatasi
Wamenkumham mengklaim pemerintah telah membuat penjelasan pasal seketat mungkin dalam makna kritik dan penghinaan di RKUHP.
Bebalnya DPR & Pemerintah Ngotot Bawa RKUHP ke Rapat Paripurna
Isnur menilai pasal-pasal bermasalah RKUHP seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah dan DPR.
YLBHI: RKUHP Disusun Berdasarkan Paradigma Hukum yang Menindas
Isnur menilai pasal antidemokrasi di RKUHP dibuat secara serampangan dan berpotensi digunakan secara ugal-ugalan oleh aparat penegak hukum.
DPR Desak Pemerintah Sepakati Hapus Sejumlah Pasal dalam RKUHP
Komisi III DPR RI mendesak Kemenkumham akan membahas sejumlah isu krusial yang ditengarai mengancam proses berdemokrasi di Indonesia di RKUHP.
Polemik Pasal HAM Berat di RKUHP, Buat Apa UU Pengadilan HAM?
Memasukkan pengaturan tindak pidana HAM berat dalam RKUHP dinilai kemunduran penegakan HAM di Indonesia.
Fraksi PPP Mengusulkan Pasal Pidana Rekayasa Kasus dalam RKUHP
Arsul sebut usulan tambahan pasal pidana rekayasa kasus berasal dari Fraksi PPP karena adanya aduan dari warga.
KontraS: Penolakan RKUHP Bukan Ancaman, Tak Usah Libatkan Intelijen
KontraS menilai, proses pembuatan UU seharusnya didekati dengan cara-cara dialogis, bukan menyebar ketakutan dengan mengintai dan memata-matai masyarakat.
BPIP: Kita Berhak Kritik Presiden, Asal Sopan
BPIP menyebut KUHP yang berlaku saat ini adalah produk rezim kolonial. Oleh sebab itu, BPIP mendorong disahkannya KUHP yang baru.
Kick Off Sosialisasi RKUHP Dinilai Tak Ada Faedahnya
Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai yang dibutuhkan masyarakat sipil adalah ruang partisipasi dan konsultasi membahas RKUHP, bukan hanya sosialisasi.
Yasonna Salahkan Belanda karena Masih Ada Hukuman Mati di KUHP
RKUHP masih banyak persoalan, tetapi Menkumham Yasonna ingin segera disahkan sebagai karya anak bangsa menggantikan hukum kolonial Belanda.
Menkumham Klaim Telah Libatkan Publik dalam Penyusunan RKUHP
Yasonna berujar 14 poin krusial dalam RKUHP akan diselesaikan dalam waktu tak lama lagi.
Mahfud MD Sebut RKUHP Sudah Siap Disahkan
Mahfud menyebut Presiden Jokowi meminta sosialisasi RKUHP kembali dilakukan secara masif sebelum disahkan.