Indeks Polemik Rkuhp

Pemerintah ingin RKUHP yang nantinya disahkan mendapat legitimasi publik.

Mahfud MD berjanji masih ada waktu bagi pemerintah dan DPR melakukan perbaikan bahkan penghapusan pasal-pasal RKUHP yang dinilai bermasalah.

ICJR menilai tidak perlu ada pedoman penyampaian kritik di dalam RKUHP.

Keputusan pemerintah dan DPR hanya membatasi pembahasan RKUHP hanya 14 pasal krusial saja menuai kritik. Semestinya dibahas komprehensif.

Ada 14 poin krusial dalam RKUHP yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.

Selain menghapus pasal yang menyimpang dari legalitas, Komnas Perempuan juga mendorong harmonisasi RKUHP dengan UU TPKS.

Komnas HAM meminta pemerintah dan DPR untuk mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan membuka partisipasi publik dalam proses revisi KUHP.

Ancaman pemidanaan terhadap kejahatan luar biasa di RKUHP cenderung menurun. Komnas HAM melihat ada upaya pengkerdilan.

YLBHI menilai pemerintah & DPR perlu membuka ke publik draf RKUHP terbaru serta melibatkan masyarakat dalam pembahasan pasal-pasalnya.

Terkait isi pasal penghinaan dalam draf RUU KUHP, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hal itu terlalu berlebihan.

Menurut Menkumham, pasal tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan pasal-pasal penghinaan presiden dalam KUHP.

Koalisi masyarakat sipil menilai sosialisasi draf RKUHP oleh pemerintah searah dan tidak menyerap aspirasi warga.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai banyak pasal-pasal kontroversial yang harus diperbaiki.

PAN akan bertemu sejumlah pimpinan partai politik untuk menyelaraskan pandangan terkait pembahasan RKUHP dan RUU Pertanahan.

Sosialisasi RKUHP dan RUU PAS yang dilakukan DPR tak berarti pembahasan substansi atau isinya harus dilakukan kembali.

Pengunduran diri Menkumham Yasonna Laoly mendapat kecaman dari beberapa pihak. Pasalnya, ia mundur saat RKUHP dan beberapa RUU lain yang diusulkan pemerintah mengundang polemik.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Dicky Wahyudi tertabrak kendaraan taktis polisi di Makssar, Sulawesi Selatan.

Pemerintah seharusnya mendengarkan masukan masyarakat saat menyusun RKUHP

Sebanyak 73 mahasiswa hilang saat aksi 'Reformasi Dikorupsi' pada Selasa (24/09/2019)

Sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai bisa merugikan industri pariwisata dan membuat target kunjungan turis yang dipatok pemerintah tak tercapai.