Indeks Pilpres 2024

Ketiga hakim MK yang punya pendapat berbeda soal putusan PHPU Pilpres 2024 sepakat bahwa pemerintah cawe-cawe dan pemilu harus diulang di beberapa daerah.

KPU akan melaksanakan penetapan Prabowo-Gibran selaku pasangan calon presiden dan wapres terpilih pada Rabu, 24 April 2024 pukul 10.00 WIB di Kantor KPU RI.

Ahmad Muzani juga menekankan bahwa hasil keputusan MK adalah final dan tidak dapat digugat kembali.

Ahmad Muzani memastikan upaya rekonsiliasi dengan partai-partai di luar KIM sudah intensif dilakukan sebelum putusan MK.

Prabowo juga ingin bertemu pimpinan partai politik dan tokoh bangsa lain demi rekonsiliasi usai Pilpres 2024.

Ganjar juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang memenangkan sidang sengketa Pilpres 2024.

Tiga hakim dissenting opinion dalam putusan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan AMIN. Simak alasan perebedaan pendapat dari tiga hakim tersebut.

MK memilih tidak membacakan detail pertimbangan hukum dari dalil permohonan Ganjar-Mahfud karena dianggap berkaitan dengan Anies-Imin.

Din Syamsuddin, mengajak seluruh peserta aksi unjuk rasa untuk tetap tenang menanggapi putusan sengketa Pilpres 2024.

MK menilai permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

MK menilai penyempurnaan aturan pemilu penting dilakukan agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksaannya.

Guntur berujar kegiatan Prabowo di Sukabumi tidak melanggar peraturan soal kampanye.

MK menilai jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasikan sebagal bentuk nepotisme.

MK menilai endorsement atau dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran berpotensi menyalahi etika sebagai kepala negara cum kepala pemerintahan.

MK menilai pembagian bansos oleh Jokowi tidak menyalahi aturan, tapi dikhawatirkan jadi preseden buruk di masa depan.

Saldi Isra menilai dalil kubu Prabowo-Gibran yang menyebut MK tak berwenang mengadili permohonan AMIN tak beralasan menurut hukum.

Arsul sebut Mahkamah tidak menemukan hubungan kausalitas antara bansos dengan perolehan suara.

MK menilai alat bukti dari pihak pemohon tidak bisa ditafsirkan sebagai cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024.

Wakil Ketua MK Saldi Isra mengingatkan bahwa tidak semua permasalahan pemilu harus dilarikan ke MK.

Transjakarta menyesuaikan sejumlah rute pelayanannya imbas penutupan akses jalan menuju Gedung Mahkamah Konstitusi.