Indeks Pilkada Serentak 2018

Perindo tidak dikenai sanksi karena syarat formal belum terpenuhi.

Kemendagri meminta masyarakat proaktif membuat E-KTP.

Wapres Kalla memberikan arahan mengenai Pilkada dan Pemilu Legislatif kepada seluruh pengurus Golkar.

Bawaslu berwenang untuk menyediakan analisis hasil pengawasan media sosial dalam kampanye pemilihan umum

Jumlah pemilih perempuan di Pilkada 2018 lebih banyak dibanding laki-laki.

Jusuf Kalla menjelaskan ada untung rugi yang diakibatkan dari penetapan tersangka korupsi calon kepala daerah.

Ketua KPK Agus Raharjo menjelaskan beberapa calon kepala daerah bisa menjadi tersangka.

Hasil Survei Poltracking Indonesia terbaru terkait Pilkada Jatim 2018, ada 21,8 persen yang belum menentukan pilihan.

Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak unggul tipis dibandingkan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dalam survei Pilgub Jatim 2018.

Sikap Sudirman Said yang tak tegas mendukung Prabowo Subianto menjadi sorotan di tengah proses Pilgub Jateng 2018.

Sepa PK TNI berbeda dengan pendidikan Taruna Akademi Militer. Pendidikan di Sepa PK TNI selama satu tahun sementara Taruna Akmil empat tahun.

KPK menyatakan kasus korupsi cagub Maluku Utara pernah ditangani kepolisian setempat namun penyidikan perkara dihentikan.

Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat telah ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK. Namun ia masih berkampanye ke berbagai wilayah.

JR Saragih tak hanya gagal menjadi calon gubernur di Pilkada Sumut 2018. Dia juga menjadi tersangka pemalsuan legalisir fotokopi ijazah SMA yang digunakan untuk melengkapi syarat pendaftaran peserta Pilkada.

Dengan menggunakan kewenangan atributifnya, KPU dapat menjabarkan soal "berhalangan tetap" dalam peraturan, bagi calon kepala daerah terduga korupsi.

KPK menetapkan Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus menjadi tersangka korupsi pada hari ini.

"Ya biarkan saja karena ini jadi pelajaran bagi siapapun, Anda harus hati-hati mencalonkan orang," kata Ketua KPU Arif Budiman.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tidak setuju dengan imbauan pemerintah yang meminta KPK menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah

KPK menetapkan tersangka beberapa calon kepala daerah di kasus korupsi. Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) ingin menunggu hingga Pilkada selesai bila ada kasus pidana yang melibatkan cakada.

Wiranto mempertimbangkan kegaduhan politik apabila KPK menangkap salah satu pasang calon yang menjadi tersangka korupsi.