tirto.id - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan mengawasi penggunaan media sosial Facebook dalam mempengaruhi pemilih selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Kalau mempengaruhi itu yang paling tahu Bawaslu, sekarang KPU punya aturan mana iklan boleh dan lain sebagainya. Saya tidak berkompeten," ujar dia di Jakarta, Kamis (22/3/2018) menanggapi kemungkinan terjadinya skandal pembobolan data Facebook untuk mempengaruhi pilihan seperti yang terjadi di AS.
Konten dalam konteks pilkada, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan diawasi Bawaslu sesuai regulasi KPU. Menurutnya, hal tersebut telah tertuang dalam nota kerja sama koordinasi pengawasan konten internet dalam masa Pilkada Serentak 2018 antara Bawaslu, Kemkominfo dan KPU.
Berdasarkan nota kesepakatan itu, Bawaslu berwenang untuk menyediakan analisis hasil pengawasan media sosial dalam kampanye pemilihan umum. Sedangkan, KPU berwenang untuk menyediakan informasi data tim kampanye dan akun media sosial peserta Pilkada yang sudah didaftarkan sebelumnya.
Kemkominfo memiliki wewenang untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan tersebut dan melakukan penanganan konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pilkada 2018.
"Kalau mereka minta sesuatu melanggar saya bisa lakukan sesuatu, harus bareng tidak hanya Kemkominfo. Tergantung pelanggaran apa, apakah melanggar UU ITE, saya bisa masuk," ujar Rudiantara.
Pada Rabu (21/3/2018) Menkominfo mengatakan akan menyurati Facebook untuk meminta keterangan mengenai penyalahgunaan data pengguna oleh perusahaan analisis data pada pemilu di AS. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pembobolan data pengguna Facebook tidak terjadi di Indonesia.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Yantina Debora
