Indeks Pilkada Serentak 2018

Perppu harus dikeluarkan dengan memperhatikan jadwal dan tahapan pilkada.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan lembaganya tidak punya masalah dengan pemerintah terkait permintaan penundaan penindakan calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2018.

KPU tidak bisa mengatur mekanisme penggantian calon yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK.

"Pemerintah tak perlu mengeluarkan Perppu, karena mekanisme pilkada tetap bisa berjalan, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada," kata Kaka

KPK memastikan belum pernah mengumumkan calon gubernur atau calon kepala daerah yang menjadi tersangka.

"Bahkan selfie tidak boleh. Kalau seandainya tidak tahu, ya [berarti] tidak sengaja," katanya.

Gabungan TNI, Polri, dan anggota lintas masyrakat akan disiapkan untuk mengamankan Pilkada 2018.

Warga yang belum punya e-KTP tetap boleh mencoblos saat Pilkada dan Pemilu.

Penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka dalam proses pilkada justru membuat masyarakat jeli memilih pemimpin.

Surat perintah penyidikan atas calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi telah ditandatangani Selasa (13/3/2018) malam.

KPK diminta menolak permintaan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedang bersaing di Pilkada 2018.

Beberapa istilah unik muncul pada debat Pilgub Jabar 2018, terutama dari Paslon nomor urut dua.

KPU dan Bawaslu menegaskan tindakan KPK dalam penetapan tersangka beberapa calon kepala daerah tidak bakal mengganggu proses Pilkada.

Setyo menegaskan pendapat ini sifatnya imbauan dan tidak berpengaruh pada institusi penegak hukum lain seperti KPK.

Pengumuman identitas calon kepala daerah terduga korupsi tidak mengubah statusnya sebagai peserta Pilkada 2018.

Partai Nasdem mendukung KPK menangani kasus dugaan korupsi calon kepala daerah di Pilkada 2018. Tapi, Nasdem juga mencatat penahanan calon kepala daerah tersangka korupsi bisa mempengaruhi tahapan Pilkada.

Anton mengucapkan sekira empat akronim saat debat perdana pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat

Wiranto menyatakan permintaan agar KPK menunda penetapan sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2018 sebagai tersangka hanya bersifat imbauan dan tidak memaksa.

KPU tidak ingin mencampuri urusan proses hukum terhadap calon kepala daerah di KPK. Penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi, menurut KPU, tidak akan mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2018.

Ahmad Riza Patria menegaskan calon kepala daerah yang berstatus tersangka tetap dapat berkompetisi pada pilkada serentak 2018 hingga ada pasangan calon kepala daerah yang terpilih