tirto.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan ada pasukan sejumlah 1.107.310 yang dilibatkan dalam proses pengamanan Pilkada 2018. Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (14/3/2018).
Tito menyampaikan, pasukan itu didapat dari gabungan TNI, Polri, dan anggota lintas masyrakat. Pembagian pasukan akan diatur sesuai potensi konfliknya. Di daerah yang memiliki calon tunggal, Tito mengatakan pengamanan tidak akan ketat. Dengan jumlah sebanyak ini, Tito percaya tidak akan muncul konflik, apalagi antar partai dan isu agama.
"Polri 184.013 personel, TNI 99.559 personel, Linmas 823.738 personel. Nanti seperti biasa ada pembagian ring satu, ring dua, dan ring tiga. TPS (tempat pemungutan suara) yang kami anggap aman, rawan, dan sangat aman," tegas Tito.
Tito mengaku TNI-Polri juga sudah mengadakan latihan bersama untuk penanganan konflik, terutama huru hara. Mantan Kapolda Papua ini menegaskan, ada 41.333 anggota Brigade Mobile yang ditugaskan saat Pilkada untuk menangani bentrokan massa pendukung bila memang ada.
Pilkada serentak ini, Polri menggelar operasi dengan nama Mantap Praja. Kemudian kami sudah koordinasi dengan stakeholder terkait, TNI, Pemda, Bawaslu, Kemendagri, Kominfo, Panwaslu, rapat bersama yang dipimpin Kemenko Polhukam, untuk menyamakan persepsi, kemudian menginventarisir masalah," tegasnya.
Tito menyampaikan, Pilkada 2018 tidak akan seperti Pilkada Jakarta yang rawan konflik dengan isu agama dan kriminalisasi. Hal ini disebabkan latar belakang agama dan keturunan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat dipermasalahkan. Sedangkan pada Pilkada serentak, hal itu urung terjadi.
Saat Pilkada Jakarta, cara bicara Ahok juga jadi masalah lain, apalagi kala itu partai oposisi pemerintah dam pendukung pemerintah benar-benar terkotakan. Di Pilkada serentak, partai oposisi saja ada yang tergabung bersama partai pendukung pemerintah.
"Kami melihat unsur keempat ini cukup signifikan tidak terjadi. Karena banyak terjadi crossing antara partai pendukung pemerintah dan oposisi dalam mengusung calon tertentu. Sehingga ini justru satu faktor pendingin. Kemudian beberapa isu latar belakang agama, kesukuan atau ras, yang sensitif, tidak banyak muncul di semua wilayah," ucap Tito lagi.
Untuk masalah anggaran pengamanan, Tito mengaku Polri mendapat dana dari APBD masing-masing. Sampai saat ini , anggaran sudah terpenuhi 64,61 persen. Sisanya dari Mabes Polri masih memiliki dana kontigensi sekitar Rp 300 miliar yang bisa digunakan saat terdesak.
"Jadi saya kira, kalau mekanisme seperti ini, bila ada hal yang tidak diinginkan, InsyaAllah tidak meluas," harapnya.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Yantina Debora
