Indeks Pilkada Langsung

Maraknya politik uang di pilkada langsung adalah hasil ketidakbecusan parpol dan penyelenggara. Kenapa solusinya malah dipilih DPRD?

Sejumlah pihak mengkritik draf RUU DKJ yang mewacanakan gubernur Jakarta ditunjuk presiden, tidak melalui pemilihan langsung.

Puan Maharani mengatakan pemilihan presiden oleh MPR perlu dipikir masak-masak dan dilihat apa ada manfaatnya. 

Mendagri Tito Karnavian tak mempermasalahkan eks napi koruptor ikut pilkada. Sikapnya ini dinilai gegabah dan gagal paham soal restorative justice.

Mendagri Tito Karnavian menganggap, usulan KPU yang meminta Revisi UU Pilkada yang melarang napi mencalonkan diri, merupakan teori pemidanaan kuno.

Menurut KPK, mahalnya biaya pilkada langsung dapat ditekan dengan program koordinasi dan supervisi pencegahan di seluruh daerah, usulan penguatan APIP dan pencegahan di sektor politik.

Menurut Tito hanya daerah yang memiliki indeks kedewasaan demokrasi (Index Democratic Maturity) yang tinggi yang bisa melaksanakan Pilkada secara langsung.

Tito berkilah dirinya hanya mengusulkan agar Pilkada langsung dievaluasi.

Opsi lain: Pilkada langsung hanya dilakukan di kabupaten/kota atau di daerah-daerah yang dianggap mampu menjalankannya.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustofa menolak ababila gubernur dan wali kota/bupati dipilih lewat DPRD.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta partai politik dan DPR membahas evaluasi pelaksaan Pilkada langsung.

Pilkada tak langsung kembali diwacanakan oleh Bambang Soesatyo, Ketua DPR, dengan dalih agar korupsi bisa diberantas. Padahal klaim ini diragukan.

Direktur Politik Dalam Negeri pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar jelaskan kekurangan dan kelebihan pemilihan kepala daerah secara langsung