Indeks Perpres

Presiden Joko Widodo meneken perpres tentang penyediaan, distribusi dan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus penugasan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 disebutkan bahwa Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Pemerintah mengesahkan Perpres baru terkait Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

Aktivis menilai Rancangan Perpres Jokowi soal penyelesaian kasus HAM masa lalu dengan cara nonyudisial menyelamatkan mereka yang diduga terlibat.

Jokowi mengatakan pencabutan aturan soal investasi miras itu diputuskan setelah mendengar aspirasi antara lain dari NU, Muhammadiyah, dan MUI.

Pemerintah meneken PP skema pemberian royalti nol persen bagi pengusaha batu bara yang mau melakukan hilirisasi.

Perpres Jokowi dapat melahirkan konflik dan berbuah kekerasan baru. Padahal peraturan dibuat untuk menanggulangi kekerasan yang mengarah ke terorisme.

Komnas HAM mendorong Presiden Jokowi merevisi SKB Beragama dengan Perpres sebagai salah satu solusi mengatasi intoleransi.

KPK dapat mengambil alih kasus yang sedang ditangani kejaksaan setelah perpres terbit.

MA menolak gugatan uji materi KPCDI terhadap Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan tarif BPJS Kesehatan.

Melalui revisi Perpres ini, defisit APBN 2020 kini resmi berada di kisaran 6,34% atau Rp1.039,2 triliun, naik dari posisi Perpres 54/2020 yang masih di kisaran 5,07% atau Rp852,9 triliun.

Jokowi terbitkan tata cara pemberian penghargaan bagi warga dan instansi yang perhatian terhadap para disabilitas.

Ada sejumlah masalah dalam perpres TNI tangani terorisme. Salah satunya adalah memberikan kewenangan yang terlampau besar untuk tentara.

KPDCI akan kembali menggugat Perpres yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung.

Pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan baru soal iuran BPJS Kesehatan setelah 1 bulan putusan MA berlalu.

Kementerian BUMN resmi menerapkan struktur baru yakni kehadiran dua wakil menteri dan tiga deputi melalui Perpres No. 81/2019 yang diteken Jokowi.

Darmin Nasution sebut Jokowi siap teken Perpres soal skema pengelolaan aset terbatas milik negara.

Saling silang usulan kenaikan BPJS Kesehatan, kepentok jalan buntu di DPR RI. Pemerintah ambil jalan pintas sahkan lewat Perpres.

Permenhub soal mobil listrik tengah dalam proses harmonisasi di Kemenkum HAM sembari menunggu peraturan induknya yakni Perpres terbit.

Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dinilai akan membawa kembali seperti di masa kegelapan seperti di zaman Orde Baru.