Indeks Perpres
Jokowi Meneken Perpres Soal Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Perpres in mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia untuk meningkatkan investasi.
Menkumham Dorong Ada Perpres untuk Tim Khusus Penataan Regulasi
"Tim khusus ini sudah jalan tapi kami sungguh mengharapkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang melibatkan tim besar termasuk para pakar," ujar Yasonna.
PAN dan PKB Harap Anggaran Madrasah Diniyah Ditambah
Selama ini pemerintah dianggap lebih memperhatikan anggaran pendidikan umum ketimbang pendidikan agama. Padahal madrasah diniyah telah menjadi lembaga pendidikan karakter keagamaan yang sukses di Indonesia.
PAN: Perpres PPK Tak Selesaikan Masalah Pendidikan Karakter
Saleh menganggap Perpres Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tak menyelesaikan persoalan pendidikan karakter.
Menteri Darmin: Perizinan Butuh Beberapa Jam Saja pada 2018
Menko Perekonomian Darmin Nasution optimistis pemerintah bisa memangkas habis-habisan lama proses perizinan pada 2018. Lama perizinan akan dipangkas dari berbulan-bulan menjadi beberapa jam saja.
Jokowi Tetapkan Perpres untuk 55 Proyek Nasional Baru
Pemerintah menambahkan 55 proyek strategis nasional melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Jokowi Tetapkan Perpres Badan Siber dan Sandi Nasional
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres mengenai Badan Siber dan Sandi Nasional di Jakarta.
Presiden Tanda Tangani Perpres Perubahan Organisasi Polri
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada 17 Januari 2016.
Kemristekdikti Siap Rampungkan Perpres Riset Nasional
Proses penyusunan Rencana Induk Riset Nasional 2015– 2045 oleh Kemristekdikti yang sedang berjalan melibatkan peran 17 Kementerian. Sementara itu, instrumen kebijakan untuk dijadikan Peraturan Presiden akan selesai pada November 2016.