Indeks Perpres

Setiap pemrakarsa diwajibkan melaporkan realisasi penyusunan Perpres kepada Menteri Hukum sebelum disampaikan ke Presiden Prabowo.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Perpres ojek online belum rampung karena aplikator dan mitra pengemudi belum sepakat soal skema potongan biaya.

Draf Perpres TNI tangani terorisme menuai pro-kontra. Bagaimana implikasinya bagi hukum, HAM, dan supremasi sipil?

Prasetyo meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau membangun kekhawatiran atas kebijakan yang masih dalam tahap pembahasan.

Perpres mengenai AI akan menjadi prioritas pada 2026 mendatang untuk segera disahkan.

Kemenkes berharap pelibatan TNI-Polri dalam pemberantasan TBC tidak hanya berada di sektor medis, namun hal lain yang ada di dalam kehidupan keseharian.

Pemerintah mengkaji peraturan presiden (perpres) terkait kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol).

Dadan menjelaskan, Perpres tersebut salah satunya memuat aturan pengenaan sanksi terhadap dapur MBG atau SPPG yang tak mematuhi SOP.

Sampah yang diolah tidak hanya terbatas pada listrik, tetapi juga berupa bioenergi, bahan bakar minyak (BBM) terbarukan, dan produk ikutan lainnya.

Prasetyo memastikan Perpres tersebut segera dikirimkan ke Presiden RI, Prabowo Subianto, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi.

Prasetyo menilai kurang tepat rasanya apabila program MBG harus dihentikan karena masih ada kesempatan untuk melakukan pembenahan.

Badan Gizi Nasional menyebut Perpres itu ditujukan untuk menangani persoalan keracunan MBG.

Pemerintah menyusun 8 Program Hasil Terbaik Cepat dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Simak daftar lengkapnya berikut.

Kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara termaktub dalam lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Tersedia link unduh PDF Perpres 79 Tahun 2025.

Supratman mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat segera mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Perpres terkait pedoman penggunaan artificial intelligence (AI) ditargetkan akan rampung September mendatang.

Perpres tersebut akan memuat tiga strategi utama, pertama, penguatan investasi untuk konektivitas layanan backbone dan sarana penunjuk logistik.

TNI, kata Kristomei, akan lebih maksimal dalam melindungi jaksa-jaksa karena sudah memiliki dasar hukum yang sah di mata pemerintah.

Ada empat pasal Perpres Nomor 82/2024 yang digugat, yakni Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 Ayat 1, dan Pasal 52.

Perpres tukin dosen sudah dirilis secara resmi. Cek daftar rincian besaran dan link unduh Perpres Nomor 19 Tahun 2025.