Indeks Perpres

MA menolak gugatan uji materi KPCDI terhadap Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan tarif BPJS Kesehatan.

Melalui revisi Perpres ini, defisit APBN 2020 kini resmi berada di kisaran 6,34% atau Rp1.039,2 triliun, naik dari posisi Perpres 54/2020 yang masih di kisaran 5,07% atau Rp852,9 triliun.

Jokowi terbitkan tata cara pemberian penghargaan bagi warga dan instansi yang perhatian terhadap para disabilitas.

Ada sejumlah masalah dalam perpres TNI tangani terorisme. Salah satunya adalah memberikan kewenangan yang terlampau besar untuk tentara.

KPDCI akan kembali menggugat Perpres yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung.

Pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan baru soal iuran BPJS Kesehatan setelah 1 bulan putusan MA berlalu.

Kementerian BUMN resmi menerapkan struktur baru yakni kehadiran dua wakil menteri dan tiga deputi melalui Perpres No. 81/2019 yang diteken Jokowi.

Darmin Nasution sebut Jokowi siap teken Perpres soal skema pengelolaan aset terbatas milik negara.

Saling silang usulan kenaikan BPJS Kesehatan, kepentok jalan buntu di DPR RI. Pemerintah ambil jalan pintas sahkan lewat Perpres.

Permenhub soal mobil listrik tengah dalam proses harmonisasi di Kemenkum HAM sembari menunggu peraturan induknya yakni Perpres terbit.

Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dinilai akan membawa kembali seperti di masa kegelapan seperti di zaman Orde Baru.

Permendikbud No.51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dikukuhkan menjadi Peraturan Presiden.

Maxi mengatakan sudah melakukan sosialisasi dengan beberapa bidang kedokteran dan mereka menyatakan mendukung agar program tersebut tetap berjalan namun dengan perubahan yang disepakati.

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan draf final Perpres Mobil Listrik akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada beberapa hari mendatang.  

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan draf Perpres Mobil Listrik akan segera disusun. Draf itu akan dibahas dalam rapat terbatas kabinet, pada pertengahan Desember 2018.

Perpres nanti harus bisa membatasi sejauh mana TNI terlibat dalam mengatasi terorisme.

"Tentu pembuatan Perpres ini melibatkan beberapa stakeholder, yang pasti Kemhan, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Panglima TNI, Polri, BNPT," ujar Yasonna.

RUU Terorisme mengatur bahwa teknis pelibatan TNI dalam penindakan kejahatan teror akan diatur dalam peraturan turunan berupa PP dan Perpres.

Pro kontra aturan
Premium di Jawa, Madura,
dan Bali.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menganggap Perpres PTKA bisa membawa dampak negatif.