Indeks Perpres

Perpres nanti harus bisa membatasi sejauh mana TNI terlibat dalam mengatasi terorisme.

"Tentu pembuatan Perpres ini melibatkan beberapa stakeholder, yang pasti Kemhan, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Panglima TNI, Polri, BNPT," ujar Yasonna.

RUU Terorisme mengatur bahwa teknis pelibatan TNI dalam penindakan kejahatan teror akan diatur dalam peraturan turunan berupa PP dan Perpres.

Pro kontra aturan
Premium di Jawa, Madura,
dan Bali.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menganggap Perpres PTKA bisa membawa dampak negatif.

Perpres in mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia untuk meningkatkan investasi.

"Tim khusus ini sudah jalan tapi kami sungguh mengharapkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang melibatkan tim besar termasuk para pakar," ujar Yasonna.

Selama ini pemerintah dianggap lebih memperhatikan anggaran pendidikan umum ketimbang pendidikan agama. Padahal madrasah diniyah telah menjadi lembaga pendidikan karakter keagamaan yang sukses di Indonesia.

Saleh menganggap Perpres Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tak menyelesaikan persoalan pendidikan karakter.

Menko Perekonomian Darmin Nasution optimistis pemerintah bisa memangkas habis-habisan lama proses perizinan pada 2018. Lama perizinan akan dipangkas dari berbulan-bulan menjadi beberapa jam saja.

Pemerintah menambahkan 55 proyek strategis nasional melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres mengenai Badan Siber dan Sandi Nasional di Jakarta.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada 17 Januari 2016.

Proses penyusunan Rencana Induk Riset Nasional 2015– 2045 oleh Kemristekdikti yang sedang berjalan melibatkan peran 17 Kementerian. Sementara itu, instrumen kebijakan untuk dijadikan Peraturan Presiden akan selesai pada November 2016.