Indeks Perppu Cipta Kerja

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diklaim jadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha.

Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Jokowi menuai polemik. Sejumlah pasal di Perppu pun menjadi sorotan.

Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan pemerintah tidak menghapus maupun mengubah aturan cuti hamil atau melahirkan dalam Perppu Cipta Kerja.

Dalam Perppu Cipta Kerja pemerintah hanya mengatur jatah cuti tahunan pada umumnya.

DPR akan mempelajari isi Perppu Cipta Kerja seusai masa reses. DPR berwenang menerima atau menolak aturan hukum tersebut.

Mahfud MD mengklaim tidak ada permasalahan prosedural dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja atau Ciptaker.

Pemerintah membebaskan atau tidak mengatur tentang batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Mengutip Pasal 58 ayat (1) Perppu Cipta Kerja mengatur, PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja.

AHY menyebut penerbitkan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan amar putusan MK. 

Perppu Cipta Kerja mengatur tentang upah minimum yang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Perppu Cipta Kerja mewajibkan perusahaan memberikan bantuan dana kepada keluarga dari pekerja yang menjadi tersangka dan ditahan dalam perkara pidana.

Pekerja yang telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, maka penyelesaian PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit.

Dalam pasal 79 ayat 2 huruf b, dijelaskan waktu libur untuk pekerja minimal satu hari dalam seminggu.

Kadin Indonesia menghargai keputusan pemerintah atas penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pengganti UU Cipta Kerja.

DPR memiliki hak untuk menyetujui atau tidak Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi.

DPR menilai pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja tidak memperbaiki sisi proses maupun subtansi dalam UU Cipta Kerja.

Presiden Jokowi bilang pro-kontra terhadap regulasi baru adalah hal yang wajar. Ia bilang semua masalah bisa diselesaikan melalui komunikasi.

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha meminta DPR segera kembali dari reses dan meninjau opsi pemakzulan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

Pihak buruh mengaku sudah tak lagi percaya DPR yang sudah mengesahkan RKUHP.

Achmad Baidowi mengungkapkan bahwa Perppu Cipta Kerja yang baru saja diteken oleh Presiden Joko Widodo akan dibahas oleh DPR seusai reses.