Indeks Perppu Cipta Kerja

Pemerintah telah mendengar pandangan fraksi-fraksi dan memberikan apresiasi, baik yang menyetujui, maupun fraksi yang tidak menyetujui Perppu Ciptaker.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Perppu Cipta Kerja akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

Peraturan Menikah dengan Teman Sekantor Sesuai Perpu Cipta Kerja telah disesuaikan dengan UU Ciptaker yakni Perpu No 2 Tahun 2022.

Penentuan nasib Perppu Ciptaker kini berada di DPR untuk disetujui menjadi UU atau justru ditolak.

Isi Perppu Cipta Kerja nomor 2 Tahun 2022, aturan tentang Cuti Jangka Panjang di Pasal 79.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengatakan, pihaknya tidak mempunyai hak untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

Polisi meminta massa buruh mematuhi undang-undang terkait aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara.

Irma Suryani menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) perlu dikaji dari berbagai sudut pandang.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan terbitnya Perppu Cipta Kerja dilakukan pemerintah demi kepentingan kemajuan ekonomi Indonesia.

DPR menggelar bertemuan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Gedung DPR, Rabu (11/1/2023).

Partai Buruh menuntut pembahasan Perppu Ciptaker dilakukan melalui Pansus Baleg Omnibus Law alih-alih lewat DPR yang sarat kepentingan politis.

Mahfud MD mengklaim penerbitan Perppu Ciptaker sudah selesai secara prosedur.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menilai bola panas UU Ciptaker terdapat di DPR yang tidak mengambil inisiatif dalam perbaikan UU Cipta Kerja.

Indah Anggoro Putri menyatakan, pihaknya tidak akan mengakomodir protes dari kalangan usaha terkait penerbitan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri membantah PKWT dapat dikontrak seumur hidup.

Ketua MK Anwar Usman diminta tak ikut mengadili gugatan Perppu Ciptaker, alasannya dia merupakan ipar Jokowi. Pemohon khawatir putusan tidak objektif.

"Dikatakan Perppu ini menghapus waktu istirahat atau libur. Itu adalah hoaks, tidak benar," kata Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri.

Pemohon menilai presiden tidak bisa sewenang-wenang mengartikan kegentingan terkait penerbitan Perppu. Penafsiran kegentingan haruslah objektif.

I Gde Pantja Astawa, menilai setidaknya ada tiga hal utama yang memaksa presiden menerbitkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan.

Perppu itu diyakini sebagai salah satu langkah menghadapi bayangan resesi ekonomi global dan meminimalisir potensi terjadinya resesi ekonomi di Indonesia.