Indeks Perppu Cipta Kerja

Perppu Cipta Kerja dinilai bisa dibatalkan oleh MK selama UU tersebut bertentangan dengan proses pembentukannya.

Sembilan alasan KSPI menolak Perppu Cipta Kerja disahkan DPR. Mulai dari upah minimum hingga cuti haid.

"Semua produk RUU dan Perppu yang diinginkan pemerintah disahkan dengan mulus oleh DPR."

Pemerintah maupun DPR-RI dinilai mengambil jalan pintas dengan mengesahkan UU lewat mekanisme penerbitan Perppu yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja akan mendorong masuknya investasi ke dalam negeri.

Aksi walkout dalam sidang paripurna menandakan bahwa tidak semua fraksi sepakat saat pengambilan keputusan.

Willy menegaskan PKS dan Demokrat sudah memahami apa yang dilakukan oleh Nasdem terkait Perppu Ciptaker.

Tak hanya DPR saja, sikap tak peduli terhadap rakyat juga sudah menjadi ciri pemerintah saat ini, salah satunya dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

Menkopolhukam Mahfud MD menilai wajar ada orang yang menolak pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU.

Dua dari tujuh fraksi yaitu Demokrat dan PKS menyatakan ketidaksetujuan mereka atas pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang.

Badan Legislasi DPR menyetujui Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 untuk dibawa ke Rapat Paripurna agar disahkan menjadi undang-undang.

Lodewijk menegaskan pembahasan Perppu Cipta Kerja akan dibahas bersama sejumlah fraksi di DPR dalam forum Bamus.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut demo dimajukan tanggalnya menjadi hari ini karena tak ingin kecolongan lagi dari DPR RI.

Rocky Gerung menilai UU Cipta Kerja maupun Perppu Ciptaker merupakan aturan yang paling tak berguna di Asia Pasifik.

Massa aksi unjuk rasa meminta DPR RI menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden Jokowi.

KASBI dalam waktu dekat akan aksi mogok bila DPR tidak menghiraukan permintaan penolakan pengesahan Perppu Ciptaker.

KPA menilai Perppu Cipta Kerja telah meliberalisasi dan memprivatisasi tanah sehingga berdampak pada maraknya konflik agraria.

Sampai Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 berakhir, Perppu Ciptaker belum mendapat persetujuan DPR sehingga harus segera dicabut.

DPR didesak untuk membatalkan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Kemnaker akan melakukan sosialisasi setelah Perppu Cipta Kerja disepakati dalam sidang paripurna.