tirto.id - Elemen buruh mengancam bakal melakukan pemogokan kerja nasional bila Perppu Cipta Kerja tak segera dibatalkan DPR RI. Pada Selasa, 28 Februari 2023, ribuan massa dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI menuntut hal tersebut.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat merencanakan aksi mogok bila DPR tidak menghiraukan permintaan penolakan pengesahan beleid yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022.
“Kalau rencana pemogokan, karena, kan, Sidang Paripurna ini sekitar tanggal 14 Maret ya, dalam diskusi kami ada dua minggu ini kami akan mempersiapkan [pemogokan] itu. Mudah-mudahan di 14 Maret itu kita bisa laksanakan," kata Sunarno kepada wartawan di lokasi.
Menurut Sunarno, semisal pada 14 Maret mendatang aksi pemogokan tidak dilaksanakan, minimal sebelum masa puasa rencana itu dilakukan.
Sunarno mengatakan, total jumlah anggota dari sejumlah serikat buruh di seluruh di Indonesia mencapai 1 juta orang.
Sunarno memastikan renacana pemogokan kerja secara nasional bakal dilakukan hingga Perppu Cipta Kerja dicabut. Sebab, kata Sunarno, Perppu Cipta Kerja yang diteken Jokowi itu inskonstitusional.
“[Aksi pemogokan] sampai Perppu dicabut, karena itu, kan, sudah di Omnibus Law Cipta Kerja sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, artinya dari MK itu memberi waktu dua tahun untuk memperbaiki proses pembentukan UU itu. Jadi, bukan malah menerbitkan Perppu ini begitu,” kata Sunarno.
Sunarno mengancam bakal bertahan sampai malam ini bila tidak ada perwakilan anggota DPR yang mau menemui dan mediasi dengan para buruh yang berdemonstrasi hari ini.
“Kalau memang tidak ada tanggapan, tidak ada respons dari DPR kami akan bertahan sejauh mana persiapan dari kawan-kawan kemarin sudah kita informasikan. Kita akan bertahan malam ini," kata Sunarno.
Saat ini, imbuh Sunarno, belum satu pun anggota DPR yang mau beraudiensi. "Sampai saat ini belum ada informasi dari dalam mau keluar atau kita disuruh ke dalam, belum ada," kata Sunarno.
Sunarno sebelumnya mengatakan, aksi hari ini digelar untuk mendesak DPR mencabut Perppu Ciptaker itu.
“Kami ingin pencabutan Perppu Cipta Kerja. Karena ini berkaitan dengan tuntutan awal Omnibus Law Cipta Kerja karena Perppu ini, kan, hanya pergantian kemasan saja," kata Sunarno saat dihubungi Tirto.
Menurut Sunarno, pergantian Perppu Ciptaker itu berdampak pada buruh, petani, masyarakat adat, mahasiswa, tenaga kesehatan, dan sektor lingkungan hidup.
"Jadi, tidak hanya di klaster ketenagakerjaan yang kita tolak, tetapi semua sebenarnya," ucap Sunarno.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Abdul Aziz
