tirto.id - Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menjelaskan mengapa pihaknya tidak ikut aksi penolakan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Padahal, dua partai lain yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yaitu PKS dan Demokrat melakukan aksi penolakan terhadap perubahan Perppu tersebut.
Willy menyebut Partai Nasdem mengikuti jejak langkah dan kebijakan dari pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Hal itu sebagai konsekuensi atas ucapan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang akan tetap bertahan dalam gerbong pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan.
“Tentu, seperti apa yang Pak Surya katakan, bahwa kita akan tetap bersama Pak Jokowi sampai akhir," kata Willy di Gedung DPR RI pada Selasa (21/3/2023).
Ia menegaskan, PKS dan Demokrat sudah memahami apa yang dilakukan oleh Nasdem. Karena kesepakatan dalam Koalisi Perubahan tidak mengikat mengenai soal sikap di pemerintahan atau di parlemen.
“Kita dalam Koalisi Perubahan tetap terus berjalan dan menyusun kesepakatan untuk sama-sama menyukseskan Anies Baswedan," jelasnya.
Di sisi lain, Willy mengungkapkan nantinya dalam waktu dekat akan segera mendeklarasikan Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Namun dia tidak menyebut kapan jadwal detail pengumuman deklarasi.
Menurut dia, Ramadan nanti akan digunakan sebagai evaluasi atas manuver Koalisi Perubahan dan capres Anies Baswedan sebelumnya.
“Bisa jadi lebih banyak dalam bulan puasa ini digunakan untuk melakukan beberapa evaluasi dan catatan keliling kemarin. Karena lebih banyak gerakannya. Kita akan benar-benar evaluasi lebih mendalam dari sekian perjalanan yang sudah dilakukan seperti ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua," terangnya.
Anggota Fraksi DPR RI dari Partai Demokrat, Hinca Panjaitan sebelumnya menyatakan, penolakan di podium atas Perppu Ciptaker. Dia menyebut keberadaan Perppu Ciptaker yang disahkan menjadi undang-undang akan merugikan seluruh buruh di Indonesia yang menurutnya jumlahnya mencapai 140 juta orang.
Selain itu, Hinca mempertanyakan apakah Perppu Ciptaker telah memenuhi asas keadilan sesuai dengan Pancasila bila dijadikan undang-undang. Karena sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi setiap pasal di Perppu Ciptaker dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat.
“Kurang baiknya tata kelola pemerintahan akan berdampak pada Perppu Ciptaker yang grusa-grusu dan tidak heran bila MK menyebut hal ini inkonstitusional," kata Hinca.
Selain Demokrat yang menolak, Fraksi PKS juga menyatakan penolakan dengan aksi walk out saat ketuk palu perubahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang dilakukan. Anggota Fraksi PKS DPR RI, Bukhori Yusuf mengungkapkan bahwa fraksinya telah menolak pengesahan Perppu Ciptaker semenjak dalam pembahasan RUU Omnibus Law. Oleh karenanya, mereka meminta walk out sebagai bentuk penolakan.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
