Indeks Penyelesaian Kasus Ham Berat

Pertemuan Dasco dan Habiburokhman dengan korban HAM 98 sebagai upaya silaturahmi meski disebut juga sebagai manuver politik.

Alih-alih memperbaiki mandat pembentukan Tim PPHAM, pemerintah justru belum memperpanjang masa kerja tim tersebut.

LPSK terus memberikan dukungan dalam penanganan terhadap korban pelanggaran HAM berat.

Menurut Mahfud, menteri penggantinya harus menyelesaikan kasus BLBI, pelanggaran HAM berat, dan UU MK. 

Genap 17 tahun dan 802 aksi dilakoni, solidaritas warga sipil tuntut keadilan negara atas impunitas dan pelanggaran HAM berat belum berhenti.

KSP sebut pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara komprehensif, menggabungkan penyelesaian yudisial dan nonyudisial.

Partai Demokrat menyatakan Prabowo-Gibran tinggal melanjutkan program penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang sudah berjalan oleh pemerintahan sebelumnya.

Pengungkapan kebenaran adalah hal yang paling utama bagi para eksil yang kini tinggal di luar negeri.

Jokowi menilai Indonesia adalah negara besar sehingga wajar memiliki sejarah pelanggaran HAM.

Direktur PASKA Aceh, Farida Haryani sebut penghancuran sisa-sisa fisik Rumoh Geudong adalah pembodohan pada publik.

Mahfud memastikan Komnas HAM bersama pemerintah akan berupaya menyelesaikan masalah HAM berat.

Presiden Jokowi menugaskan 17 kementerian/lembaga untuk menangani korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam jalur non-yudisial.

Janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat harus terus ditagih dan diawasi. Korban pun mesti proaktif agar  mendapatkan hak-haknya.

Mahfud mengatakan korban pelanggaran HAM akan mendapatkan bantuan beasiswa, jaminan kesehatan hingga rehabilitasi medis secara khusus.

Menurut Yasonna upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara yudisial masih banyak tantangannya.

Pengakuan resmi ini semestinya hanya semata-mata ditempatkan sebagai proses awal dari suatu rangkaian penyelesaian yang menyeluruh.

Pemerintah tidak akan mengambil langkah strategis dalam upaya penyelesaian HAM berat secara yuridis.

Jokowi selaku Kepala Negara menyatakan pelanggaran HAM berat memang terjadi dan sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut.

Mahfud MD menegaskan bahwa tim telah bekerja untuk menyusun rekomendasi pemulihan hak-hak korban.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan menghapus proses yudisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.