Indeks Penyelenggara Pemilu

Capres Prabowo meyakini Pemilu 2024 berlangsung secara damai, jujur, dan tanpa kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Perludem sebut politik uang merupakan persoalan yang kompleks. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang melatarbelakangi praktik ini.

Penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, menuai kritik terkait kinerja, manajemen dan pelaksanaan tugasnya mewujudkan pemilu yang adil.

Komisi II DPR hari ini menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan agenda "Konsultasi Penyusaian PKPU Hasil Putusan MA dan Konsultasi Rancangan Per-Bawaslu."

KontraS memberikan catatan agar permasalahan yang ada saat ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah sebelum pemilu berlangsung.

Pemilu dinilai bukan hanya pada saat pencoblosan dan penghitungan suara, melainkan juga saat proses pencalonan.

Titi Anggarini mendorong KPU buat aturan agar caleg maupun capres-cawapres melaporkan dana mereka saat sosialisasi sebelum masa kampanye.

Idham sebut upaya KPU di pemilu serentak 2024, yang paling utama adalah soal menjaga nyawa petugas KPPS dan meningkatkan kesejahteraan petugas.

Pelaksanaan pilkada serentak 2024 kemungkinan akan dipercepat dari November menjadi September 2024. Saat ini tinggal menunggu revisi aturannya.

Komisioner KPU, Idham Holik klaim tahapan pemilu tetap berjalan meski ada uji materi soal batas usia capres-cawapres di MK.

Bawaslu meminta KPU dan pemerintah memenuhi hak 4.005.275 pemilih pada Pemilu 2024 untuk memperoleh KTP elekronik.

Lolly mengatakan jika DPK membeludak, maka cadangan surat suara yang hanya dua persen tidak akan cukup.

Kebijakan KPU soal LPSDK menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.

Potensi masalah dan kecurangan yang terjadi di TPS biasanya saat proses rekapitulasi. Bagaimana cara antisipasinya?

KPU dan Bawaslu perlu kerja sama dengan aparat dalam pengawasan kampanye media sosial, terutama soal hoaks dan ujaran kebencian.

Putusan DKPP terhadap Ketua KPU dan jajaran dalam beberapa waktu terakhir adalah sinyal serius mengenai kondisi KPU saat ini.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, sidang etik akan digelar pukul 14.00 WIB secara terbuka.

Jila masalahnya ada di Satker Kab/Kota, maka KPU harus mengambil langkah strategis menyelesaikan cepat kendala tersebut.

Bawaslu sebut jika dugaan politik uang benar dilakukan Said Abdullah, maka besar potensi terjadinya pelanggaran pemilu.

Para Kajati yang baru dilantik agar segera bersinergi dengan Bawaslu dalam mengawal persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.