Indeks Penyelenggara Pemilu

Politik
Sabtu, 15 Apr 2023

Menyoal Lemahnya Pengawasan Kampanye Pemilu di Media Sosial

KPU dan Bawaslu perlu kerja sama dengan aparat dalam pengawasan kampanye media sosial, terutama soal hoaks dan ujaran kebencian.
Politik
Selasa, 4 Apr 2023

Putusan Etik untuk Ketua KPU: Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Putusan DKPP terhadap Ketua KPU dan jajaran dalam beberapa waktu terakhir adalah sinyal serius mengenai kondisi KPU saat ini.
Politik
Kamis, 30 Mar 2023

DKPP Bakal Gelar Sidang Etik Ketua KPU dan Bawaslu Kamis Siang

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, sidang etik akan digelar pukul 14.00 WIB secara terbuka.
Politik
Rabu, 29 Mar 2023

Ketika Gaji Pantarlih Telat Cair, tapi KPU Terkesan Lepas Tangan

Jila masalahnya ada di Satker Kab/Kota, maka KPU harus mengambil langkah strategis menyelesaikan cepat kendala tersebut.
Politik
Senin, 27 Mar 2023

Soal Dugaan Politik Uang Said Abdullah, Bawaslu akan Menelusuri

Bawaslu sebut jika dugaan politik uang benar dilakukan Said Abdullah, maka besar potensi terjadinya pelanggaran pemilu.
Politik
Senin, 20 Mar 2023

Jaksa Agung Minta Kajati Netral & Kawal Persiapan Pemilu 2024

Para Kajati yang baru dilantik agar segera bersinergi dengan Bawaslu dalam mengawal persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Edukasi dan Agama
Jumat, 17 Mar 2023

13 Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu & Penjelasannya

Berikut 13 prinsip kode etik penyelenggara pemilu Indonesia beserta penjelasannya masing-masing.
Politik
Selasa, 7 Mar 2023

Kemendagri: Putusan PN Jakpus Tak Berpengaruh ke Pemilu 2024

Bahtiar berpendapat putusan PN Jakpus melampaui batasan wewenang karena cacat dan tak bernilai hukum.
Politik
Selasa, 7 Mar 2023

KPU Diadukan ke DKPP karena Remehkan Gugatan Prima di PN Jakpus

"Jangan sampai nanti di banding mereka (KPU) enggak mempersiapkan."
Politik
Jumat, 3 Mar 2023

KPU Tetap Jalankan Tahapan Pemilu usai Putusan PN Jakpus

Putusan PN Jakpus tidak menyasar PKPU Nomor 3 Tahun Tahun 2022, sehingga amar putusan itu tidak membatalkan jadwal Pemilu yang telah ditetapkan.
Politik
Kamis, 2 Mar 2023

Bawaslu Tegaskan Joki Pantarlih Bisa Dipidana, Ini Hukumannya

Joki pantarlih ini bisa dipindana dengan menggunakan konstruksi Pasal 203 juncto Pasal 488 UU Pemilu.
Politik
Senin, 2 Jan 2023

Sistem Proporsional Tertutup: Solusi atau Ancaman Demokrasi?

Idealnya, sistem pemilu semakin mendekatkan kepada pemilih, bukan malah semakin menjauhkan pemilih kepada calon wakilnya.
Politik
Senin, 26 Des 2022

Tantangan Parpol Baru Berebut Pemilih Mengambang di Pemilu 2024

Warga terafiliasi dengan parpol disebut hanya kisaran 20 persen, sehingga partai baru berpotensi gaet pemilih mengambang.
Politik
Jumat, 2 Des 2022

Jokowi Wanti-Wanti KPU: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi mengajak kontestan Pemilu mengedepankan politik adu gagasan, bukan adu domba.
Politik
Minggu, 20 Nov 2022

Saat Perppu Pemilu Hanya Demi Kepentingan Elite, Bukan Rakyat

Perludem khawatir kehadiran Perppu justru mengganggu pelaksanaan pemilu demi mengakomodir DOB dan nomor urut.
Politik
Kamis, 17 Nov 2022

Tito Sebut Pembahasan Perppu Pemilu Tak Hanya Bahas DOB Papua

Tito sebut dengan Perppu, maka kewenangan DPR akan semakin berkurang karena hanya miliki 2 pilihan menerima atau menolak.
Politik
Senin, 17 Okt 2022

ICW Desak Penyelenggara Pemilu Daerah Bebas Intervensi Politik

ICW mengingatkan seleksi yang ketat agar terbentuk penyelenggara pemilu, khususnya di daerah yang terbebas dari intervensi politik.
Politik
Rabu, 7 Sept 2022

Jokowi Lantik J Kristiadi dkk jadi Anggota DKPP 2022-2027

Salah satu nama anggota DKPP yang dilantik Presiden Jokowi ialah J Kristiadi. Ia merupakan peneliti politik senior dari CSIS.
Politik
Senin, 5 Sept 2022

Menilik Kepentingan Politik di Balik Rencana Pilkada 2024 Dimajukan

Salah satu dampak politik bila pilkada 2024 dimajukan adalah tidak akan membuat kandidat yang ikut pilpres berkesempatan maju pilkada.
Politik
Rabu, 27 Juli 2022

Polemik Aturan Kampanye di Lembaga Pendidikan & Rumah Ibadah

Perludem menilai pernyataan Ketua KPU yang membolehkan kampanye di kampus dan pesantren tidak sesuai dengan UU Pemilu.