Indeks Penyelenggara Pemilu

Sebagai benteng etika terakhir, DKPP bertugas mengawasi perilaku komisioner KPU dan Bawaslu pascapemilu agar muruah demokrasi tidak dicoreng.

Pelanggaran ini akibat penyelenggara pemilu tidak profesional menjalankan tugasnya.

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dinilai mencoreng integritas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyidangkan sebanyak 1.809 penyelenggara pemilu selama 2 tahun terakhir.

Heddy menyinggung Bawaslu juga perlu dibubarkan apabila KPU sudah bekerja baik dan DKPP juga hadir untuk mengawasi profesionalisme penyelenggara pemilu.

Komnas HAM mendorong penggunaan e-voting dalam pemilu demi memastikan jam kerja lebih efektif dan efisien, termasuk anggaran.

Belajar dari penggunaan teknologi sejak Pemilu 2004, sistem teknologi informasi kepemiluan adalah salah satu yang paling rentan mengalami serangan siber.

Jika KPU tak berbenah, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan demokrasi jelas akan jatuh.

Bila KPU dan Bawaslu tidak independen, maka yang harus dibenahi justru proses seleksi di DPR yang harus lebih ketat dan tanpa intervensi.

Politik uang itu praktik kompleks, dan memberantasnya butuh komitmen elite politik, pendidikan pemilih dan penegakan hukum yang konsisten dan solid.

Ongku Parmonangan mengusulkan penyelenggara pemilu berasal dari partai politik agar biaya lebih murah dan tak harus independen.

Menurut Bagja, sebagai penyelenggara, Bawaslu wajib menerima dan menjalankan putusan pengadilan.

Berubahnya laman sistem Sirekap semakin menunjukkan bahwa KPU tidak siap dengan penggunaan platform ini.

Jokowi tak mau berkomentar banyak terkait polemik suara PSI yang naik signifikan dalam data Sirekap KPU.

Evaluasi pelaksanaan pemilu paling penting terkait persoalan keterbukaan informasi KPU kepada publik.

Lolly sebut permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab keluarnya rekomendasi PSU karena sejumlah pertimbangan.

Perbedaan data Sirekap dan TPS membuat potensi kecurangan bisa jadi ada. Apa yang mesti dilakukan KPU?

Kemenkes hingga Jumat (16/2/2024) mencatat ada 27 petugas KPPS meninggal yang dilaporkan oleh fasilitas kesehatan.

Dugaan kecurangan yang terjadi harus dibuktikan. Karena itu, Bawaslu perlu menindak dugaan kecurangan tersebut.

Dandhy mengatakan Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu.