Indeks Penyadapan
Jokowi Buka Suara Soal Isu Penyadapan SBY di Sidang Ahok
Isu penyadapan yang dikemukakan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi urusan pihak pengadilan. Presiden Jokowi menegaskan dirinya tak berkaitan dengan fakta persidangan.
Bandara Adi Sutjipto Masih Ditutup untuk Evakuasi Pesawat
Pasca tergelincirnya pesawat Garuda GA 258 tujuan Jakarta/Cengkareng-Yogyakarta saat mendarat pada Rabu (1/2/2017) malam, Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta hingga Kamis pukul 09.15 WIB masih ditutup untuk aktivitas penerbangan.
Soal SBY dan Ma'ruf Amin, AHY: Saya Juga Bingung
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, berkomentar soal keterlibatan ayahnya dalam kasus dugaan penistaan agama.
SBY Berharap Penegak Hukum Tindaklanjuti Isu Penyadapan
SBY berharap penegak hukum menindaklanjuti isu penyadapan terhadap dirinya. SBY berdalih penyadapan itu merupakan pelanggaran serius bila dilakukan secara ilegal.

Seskab Bantah Ada Pihak yang Halangi Jokowi Bertemu SBY
Pramono Ahung membantah ada pihak yang menghalangi keinginan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Jokowi.
Seskab Pramono Anung Pastikan Tak Ada Perintah Sadap SBY
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyatakan tidak pernah ada permintaan atau instruksi dari lembaga negara untuk penyadapan perangkat komunikasi milik mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Agus Buka Suara Soal Isu Pesan SBY ke Ma'ruf
Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dirinya hanya menyampaikan salam dari SBY untuk Ma'ruf Amin sebagai bagian dari silaturahmi dan sopan santun saat berkunjung ke PBNU pada 7 Oktober 2016 lalu.
SBY: Salah Saya Apa Disadap?
SBY memohon Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terkait dugaan penyadapan terhadapnya.
Pengamat Hukum Sebut Pengacara Ahok Tak Berhak Menyadap
Menurut pengamat hukum pengacara Ahok jelas melakukan pelanggaran hukum bila memang benar-benar melakukan penyadapan. Sebab dalam Polri, PNS, atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang.
SBY Ingin Bertemu dengan Jokowi Terkait Makar
SBY membuat konferensi persnya Rabu (01/2/2017) petang untuk menanggapi pernyataan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaku memiliki bukti percakapannya dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin terkait Fatwa MUI.
Politisi DPR Pertanyakan Sumber Penyadapan SBY-Ma'ruf Amin
Politisi di DPR pertanyakan sumber penyadapan percakapan SBY dan Ma'ruf Amin. Menurut mereka kasus ini harus ditindaklanjuti karena ketentuan penyadapan sudah diatur dalam UU.
SBY Akui Percakapan dengan Ma'ruf Amin
SBY ingin mengajak Ma'ruf berdiskusi tentang isu-isu keislaman.
Soal Penyadapan, SBY: Bola Ada di Polri dan Pak Jokowi
Mantan Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Polri mengusut dugaan penyadapan telpon miliknya.
SBY: Bola Ada di Jokowi
SBY engatakan isu penyadapan terhadap dirinya bukan delik aduan, pihak berwenang tidak perlu menerima pengaduannya.
Penyadapan Memang Bisa Dilakukan Siapa Saja
Manuver pengacara Ahok yang mempertanyakan pembicaraan di telepon antara Ma'ruf Amin dengan SBY di persidangan berujung spekulasi soal aksi penyadapan terhadap SBY. Apakah mungkin orang awam melakukan penyadapan?
SBY: Hak Saya Diinjak-injak!
Penyadapan untuk tujuan politik adalah kejahatan yang melanggar hukum. Penegasan itu disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi pernyataan dari tim kuasa hukum Ahok.
Sirra Prayuna Akui Tak Tahu Soal Penyadapan Telepon SBY
Kuasa Hukum Ahok Sirra Prayuna mengakui tidak mengetahui mengenai pertanyaan yang dilontarkan rekannya Humphrey Djemat tentang telepon SBY ke Ma'ruf Amin, apalagi tentang isu penyadapan.
Sirra Prayuna Akui Tak Tahu Soal Penyadapan Telepon SBY
Kuasa Hukum Ahok Sirra Prayuna mengakui tidak mengetahui mengenai pertanyaan yang dilontarkan rekannya Humphrey Djemat tentang telepon SBY ke Ma'ruf Amin, apalagi tentang isu penyadapan.
Produk Antisadap Indonesia Diluncurkan di Indo Defence 2016
PT Indoguard Cipta Kreasi (ICK) akan meluncurkan produk antisadap baru pada gelaran "Indo Defence 2016" di Jakarta.

PKS Soroti Pasal Karet di UU ITE
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mencermati pasal karet pencemaran nama baik dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena sudah memakan banyak korban.
Masuk tirto.id





