Indeks pemprov dki jakarta

Pihak yang berwewenang untuk mencabut atau merevisi HGB itu adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

APBD-P DKI Jakarta 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp6,14 triliun dibandingkan dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengungkapkan alasan mengapa penyerapan anggaran untuk tahun ini masih di bawah 50 persen.

Anies Baswedan resmi mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin prinsip reklamasi di Teluk Jakarta, Selasa (26/9/2018).

Anies mencabut izin pembangunan reklamasi untuk 13 pulau.

Belanja langsung meningkat sebesar Rp841,94 miliar, dari yang sebelumnya Rp40,17 triliun menjadi Rp41,01 triliun.

Selain Agung Yulianto, PKS juga akan memperkenalkan Ahmad Syaikhu ke Ketua DPRD DKI Jakarta.

Anies sempat dilaporkan sejumlah pejabat ke KASN karena ditengarai melakukan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat.

Alasan Anies Baswedan kerap menunjuk Plt untuk mengisi jabatan kepala dinas di DKI Jakarta.

Anies melantik 16 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hari ini.

Anies mengatakan, dampak dari anggaran tersebut akan dirasakan langsung oleh warga kelas menengah bawah DKI Jakarta.

“Semua rekomendasi itu sedang kita bicarakan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita akan bisa tuntas semua,” ucap Anies.

PMD tersebut akan digunakan untuk LRT fase 2 dan pembangunan rumah dengan DP nol persen di dua lokasi.

Anies gelar Open House untuk menyambut rekrutmen CPNS 2018.

"Lebih besar dari itu (50 persen) lebih bagus. Harapan kita seperti itu," ujar Yusuf.

Gubernur Anies berencana mengedarkan foto pengunjung yang diduga menikmati jasa pelacur ke publik.

DPRD mendesak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta segera membereskan persoalan limbah B3. 

Dari 2.259 PNS korup Pemerintahan Daerah yang masih aktif se-Indonesia, jumlah terbanyak berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Fraksi PDI-P walkout dari Rapat Banggar hari ini karena tak setuju tambahan anggaran yang diajukan Dinas SDA tersebut ke APBD-Perubahan 2018 dibatalkan.