tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membeli kembali lahan eks Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris yang berlokasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Pembelian lahan itu pernah direncanakan di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun transaksi urung dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta ditolak oleh sejumlah anggota dewan.
Kini, pembelian tersebut ditugaskan kepada BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan suntikan modal (PMD) dari APBD 2019. Corporate Secertary Jakpro Heni Sumarno mengatakan, pembeli itu diinisiasi oleh Pemprov DKI.
"Karena ini penugasan, ya diakuisisi dulu saja. Ada beberapa [lahan] alternatif tapi belum lewat kajian," ujarnya saat dihubungi Jumat (12/10/2018).
Untuk pembebasan lahan tersebut, Jakpro meminta PMD Rp500 miliar. Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, angka tersebut didasarkan pada hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
"Pembelian untuk akuisisi tanah di bekas Kedutaan Inggris, Bundaran HI, itu kurang lebih Rp500 miliar berdasarkan KJPP terakhir," ujar Dwi, Kamis (11/10/2018) kemarin.
Terhadap lahan tersebut, Pemprov DKI berencana mengubahnya menjadi taman untuk menambah ruang terbuka hijau di Ibu Kota. Namun, rencana itu belum dapat segera terealisasikan karena lahan itu belum dibayar oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, lahan tersebut memiliki Koefisien Luas Bangunan (KLB) tertinggi yakni 14 kali. Sehingga nilai jual lahan tersebut juga cukup tinggi yakni mencapai Rp500 miliar.
Ahok mengatakan ada pihak swasta yang juga tertarik untuk membeli lahan tersebut. Akan tetapi, pihak kedutaan Inggris sudah melakukan kesepakatan dengan Presiden Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bahwa lahan tersebut hanya akan diserahkan kepada Pemda DKI.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra
