tirto.id - Pemprov DKI Jakarta membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara KUA-PPAS) 2019. Pembahasan itu berlangsung di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta sejak pukul 10.30 WIB.
Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, menyampaikan bahwa rancangan APBD 2019 diproyeksikan meningkatkan sebesar Rp4,1 triliun jadi Rp87,3 triliun dibandingkan APBD 2018 sebesar Rp83,2 triliun.
Kenaikan itu dihitung berdasarkan beberapa asumsi pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2019 yang dibahas oleh Tim Perancangan Anggaran Daerah yang ia pimpin.
"Ini sudah hasil kajian, udah hasil memperhatikan asumsi ekonomi makro terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta, inflasi, termasuk harga dollar, semua itu sudah dianalisis," kata Saefullah usai rapat Banggar, Rabu (10/10/2018).
Dalam paparan rancangan KUA-PPAS 2019 di Banggar, kenaikan itu juga ditopang oleh peningkatan target pendapatan daerah yang dipatok sebesar Rp77,78 triliun.
Angka itu, kata Saefullah, naik Rp11,98 triliun dibandingkan dengan pendapatan daerah pada APBD-P 2018 sebesar Rp65,8 triliun.
Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak, retribusi serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp51,1 triliun.
Selain itu ada pulau dana perimbangan seperti dana bagi hasil dan dana khusus non fisik yang mencapai Rp23,5 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp57,9 triliun.
"Dari teman-teman BPRD, baik pendapatan asli daerah, retribusi daerah, maupun pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini kita berani di angka Rp77 triliun dari Rp65 triliun," tuturnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yantina Debora
