tirto.id - Ibukota Indonesia, DKI Jakarta, adalah salah satu wilayah dengan ancaman risiko tinggi terkena banjir. Catatan dampak bencana banjir yang pernah terjadi di DKI tidak dapat dianggap sepele. Kerugian ekonominya hampir Rp9,8 triliun pada banjir 2002. Itu belum termasuk Rp1,5 triliun kerugian asuransi yang timbul dari klaim setelah bencana.
Bahkan, pada 2002 dan 2007, banjir telah membuat 300 ribuan orang menjadi pengungsi, tinggal sementara di beberapa tempat lain. Perlu dicatat pula, total kerugian yang muncul pada 2007 bahkan disebut mencapai seperempat dari total APBD daerahnya. (PDF)
Belum lagi korban jiwa yang ditimbulkannya. Sebanyak 25 jiwa menjadi korban tewas dalam banjir 2002. Jumlah pun meningkat hampir empat kali lipat pada 2007.
Bagaimana Anggaran APBD Jakarta Bersiap Diri?
APBD DKI Jakarta setidaknya mengeluarkan ratusan miliar untuk program-program yang terkait dengan banjir. Dua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) seperti Dinas Sumber Daya Alam dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah dua lembaga yang terkait langsung.
Pada 2016, setidaknya ada 175 miliar anggaran di Dinas SDA DKI Jakarta dan Suku Dinas di bawahnya yang berhubungan dengan kegiatan/program penanganan banjir. Dinas SDA DKI Jakarta sendiri pada tahun tersebut punya pagu anggaran mencapai hampir 2 triliun rupiah. Publik dapat melihat sendiri data tersebut secara terbuka melalui laman apbd.jakarta.go.id.
Namun, patut dicatat, angka di atas adalah angka dari program/kegiatan yang benar-benar mencakup lema “banjir”. Tentu kemungkinan ada pos lain yang yang tidak mencakup lema "banjir" tetapi berhubungan dengan kegiatan/program penanganan banjir. Data 2016 merupakan data Finalisasi Penetapan APBD.
Sementara, pos dana lain, dari BPBD DKI Jakarta mencatat nominal sebesar Rp0,04 miliar pada tahun itu. Anggaran itu tersebut dalam penggunaan program/kegiatan “Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir Tingkat Provinsi”.
Anggaran terlihat sempat menurun jauh pada 2017, tapi pulih setahun sesudahnya. Pada 2017, beberapa pos anggaran batal dilaksanakan setelah adanya perubahan. Salah satu contohnya adalah pos "Pembangunan pintu air untuk pengendali banjir sistem aliran barat, timur dan tengah" yang tertunda setelah perubahan.
Setahun berikutnya, pada 2018, anggaran Dinas SDA DKI Jakarta dan Suku Dinas di bawahnya kembali berada dalam rentang ratusan miliar. Begitu pula dengan rancangan anggaran pada 2019.
Anggaran untuk program penanganan banjir yang tersedia di APBD DKI Jakarta tidak sepadan dengan risiko kerugian yang akan timbul. Apalagi jika banjir yang datang termasuk dalam skala dampak yang besar.
Sementara itu, anggaran di Dinas SDA DKI Jakarta dan Suku Dinas yang terekam masih dapat disebut kecil. Bahkan, hanya mendekati satu persen dari total APBD DKI Jakarta yang angkanya mencapai Rp 67,1 triliun rupiah pada 2016. Padahal, seperti yang pernah terjadi pada 2002, 2017 ataupun 2013, kerugian ekonomi yang muncul dari dampak banjir di DKI Jakarta dapat mencapai 5-20 triliun rupiah.
Artinya, jika Ibukota saja belum punya sikap bersiap diri dalam hadapi banjir, bagaimana wilayah lain yang anggarannya jauh di bawah DKI Jakarta?
Bank Dunia yang memiliki beberapa proyek untuk mendukung mitigasi bencana banjir di DKI Jakarta kerap menyatakan, “[...] langkah yang paling bermanfaat untuk mitigasi banjir di Jakarta adalah merehabilitasi sistem manajemen banjir kota kembali ke kapasitas desain aslinya."
Rehabilitasi sistem manajemen banjir kota itu terkait dengan bagaimana manajemen aliran air mampu dikelola dengan baik di seluruh wilayah. Salah satu caranya adalah pengendalian aliran air di wilayah barat, timur, dan tengah DKI Jakarta. Pada 2017, beberapa program pembangunan sistem dan prasarana pengendali banjir tersebut sempat tertunda.
Namun, pada rencana anggaran 2019, kegiatan/program "Perencanaan Sarana dan Prasarana Sistem Pengendali Banjir Sistem Aliran Barat, Timur dan Tengah" kembali masuk dalam rancangan. Masuk pula dengan kegiatan/program lain seperti "Evaluasi Kinerja Pompa Pengendali Banjir Sistem Aliran Barat, Timur dan Tengah". Meski penganggaran tersebut menunjukkan itikad baik, ia tak menjamin seratus persen DKI Jakarta akan bebas dari banjir.
Persoalan lain adalah Kerangka Kebijakan Pemukiman dan persoalan kepatuhan tata ruang. Pelanggaran terjadi, misalnya lewat perubahan penggunaan peruntukan lahan dan wilayah.
Hal lain yang patut diperhatikan adalah tingginya curah hujan di Indonesia, bukan hanya Jakarta. Pada 2018, Jawa Tengah (62), Jawa Timur (61) dan Jawa Barat (47) menjadi trio wilayah utama tempat banjir terjadi. Sementara, di Pulau Sumatera, dua wilayah utama banjir terjadi di Sumatera Selatan (28) dan Aceh (16). Sedangkan di Kalimantan, sejumlah 12 kejadian banjir telah terjadi hingga saat ini.
Editor: Maulida Sri Handayani
