Indeks Rapbd Jakarta 2018

Pos anggaran yang memuat lema "banjir" pada anggaran 2018 di Jakarta mencapai 174 miliar.

APBD 2019 diproyeksikan meningkatkan sebesar Rp4,1 triliun jadi Rp87,3 triliun dibandingkan APBD 2018 sebesar Rp83,2 triliun.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik meragukan bahwa PMD bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur fisik.

Sandiaga Uno berharap penyerapan anggaran tahun 2018 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pihaknya tidak bermaksud menghapus keberadaan TGUPP.

Gubenur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menuding kenaikan dana bantuan partai politik dalam RAPBDDKI Jakarta 2018 sudah terjadi di masa pemerintahan Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Dari total APBD, anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018 mencapai Rp71,16 triliun atau meningkat 11,87 persen dari tahun sebelumnya.

Sidang itu mengesahkan angka Rp77,117 triliun dalam APBD 2018.

Pembahasan anggaran di DPRD DKI Jakarta dinilai tak efektif karena tak mempunyai mekanisme yang baku.

Jumlah anggota TGUPP tidak akan berkurang dari yang diusulkan oleh Gubernur yakni, 73 orang.

Anggaran kunjungan kerja komisi-komisi DPRD dalam pos anggaran Sekretariat DPRD menyusut Rp18,89 miliar.

Pergub penentuan anggota TGUPP sudah diperbarui dengan formasi 73 anggota tim yang diminta Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Penambahan itu terjadi lantaran adanya peningkatan deviden dari beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada triwulan akhir 2018.

Dinas pendidikan konsisten mendapatkan anggaran kegiatan terbesar dalam APBD Jakarta 2018.

Djarot Saiful Hidayat mengubah keputusan soal besaran uang perjalanan dinas bagi anggota dewan, dari antara Rp1 juta - Rp2 juta menjadi Rp4 juta - Rp5 juta per orang.

Siapa yang benar dan salah dalam polemik penaikan anggaran dalam RAPBD DKI 2018: Djarot, Anies-Sandiaga, atau DPRD DKI Jakarta?

Anggaran kunjungan kerja DPRD yang sebelumnya mencapai Rp107,7 miliar akan dipotong sebesar Rp40 miliar.

Banggar DPRD DKI memutuskan hapus anggaran hibah untuk untuk Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta Rp 739 juta dan Paguyuban Werdatama Jaya Rp 2,1 miliar.

Menanggapi sorotan publik soal dana hibah, Sandiaga justru mengingatkan penerima hibah untuk memperbaiki sistem administrasinya.

Anies-Sandi punya kewenangan buat mengubah anggaran yang dianggap tidak penting.