Interupsi di Paripurna Pengesahan APBD: dari TGUPP Sampai OKE-OTRIP

tirto.id - Sidang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 telah selesai.

Pemimpin sidang, yakni Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, mengetuk palu atas kesepakatan seluruh anggota dewan terhadap angka Rp77.117.365.231.898 atau Rp77,117 triliun dalam APBD 2018 hasil pembahasan Badan Anggaran.

Kendati demikian, sebelum palu itu diketuk, sidang yang berlangsung sejak pukul 11.20 WIB tersebut diwarnai banyak interupsi. Pertama kali, intrupsi itu hadir dari ketua Fraksi Gabungan Demokrat-PAN Taufiqurahman. Beberapa hal yang ia sampaikan, terkait dengan sikap fraksi tersebut yang juga pernah dibacakan dalam Rapat Pimpinan Gabung pada Selasa lalu (28/11/2017).

"Kami Fraksi Demokrat-PAN menyampaikan kekecewaan karena hingga saat ini tidak mendapatkan jawaban dari Gubernur dan wakil gubernur. Izinkan kami menyampaikan sikap fraksi dari seluruh rakyat Jakarta," ujarnya di hadapan Pimpinan Sidang dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Kamis (30/11/2017).

Setelah Taufiqurrahman, beberapa anggota fraksi lain seperti William Yani dari PDIP, Ahmad Yani dari PKS, Bestari Barus dari Nasdem, Syarif dari Gerindra juga ikut bersuara dan menginterupsi pimpinan sidang sebelum Raperda disahkan.

Masalah-masalah yang telah dibahas dalam Banggar kembali dipertanyakan dihadapan Anies Baswedan. Beberapa di antaranya adalah anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), dana hibah ke sejumlah organisasi, sampai konsep program OKE-OCE, OK-OTRIP dan DP rumah Rp0 yang belum jelas.

Perdebatan dalam paripurna pun berlangsung cukup lama dan alot hingga akhirnya Prasetyo mengambil sikap untuk tegas dan menanyakan kembali apakah Raperda bisa disahkan.